Sekretaris dprd (sekwan) mempunyai rumusan tugas membantu melaksanakan segala usaha dan kegiatan dprd yang meliputi pelaksanaan informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta hak dan kewajiban anggota dprd. sekwan juga memiliki tugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekwan, menyusun rencana, mengolah, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan dprd.berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalampenelitian ini yaitu, pertama, peranan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten malinau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. dan keduamekanisme kerja sekretariat dprd berdasarkan ketentuan perundang-undangan.dalam penelitian ini. tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach),dan pendekatan konseptual (conceptual approach), hasil penelitian menunjukkan sekretariat dprd telah berperan mendukung pelaksanaan fungsi dprd kabupaten malinau. rentang peranan yang ditunjukkan oleh sekretariat dprd dalam mendukung pelaksanaan fungsi dprd kabupaten malinau meliputi peran administrasi dan manajemen internal organisasi yaitu merencanakan dan melaksanakan agenda kegiatan secara manajerial berhubungan dengan pelaksanaan fungsi dprd, peran memfasilitasi aktivitas dprd dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh dprd, dan peran koordinasi dalam hubungannya dengan pembahasan agenda dprd dalam penetapan perda terutama menyangkut pelaksanaan agenda pemerintahan yang menjadi perhatian masyarakat

The dprd secretary (sekwan) has a task formulation to help carry out all dprd efforts and activities which include the implementation of information, finance and administration, as well as assistance in carrying out the duties, powers and rights and obligations of dprd members. the secretariat also has the task of coordinating, integrating and synchronizing the entire implementation of the secretariat's duties, preparing plans, processing, reviewing and preparing the coordination of policy formulation for dprd leadership.based on the background, the two issues raised in this research are, first, the role of the secretariat of the regional house of representatives in malinau regency based on the provisions of the legislation. and the two working mechanisms of the dprd secretariat are based on statutory provisions. in this study, the type of research used is normative law, with the approach used is the statutory approach and conceptual approach.the results showed that the dprd secretariat had helped support the implementation of the functions of the malinau regency dprd. the range of roles shown by the dprd secretariat in supporting the mplementation of the functions of the malinau regency dprd includes administrative and organizational management roles, namely planning and implementing managerial agendas related to the implementation of dprd functions, the role of dprd activities in carrying out legislative functions, budgeting and monitoring the implementation, development and services. the community by providing data and information needed by the dprd, and coordinating in relation to the dprd discussion agenda indetermining regional regulations, especially regarding the implementation of government agendas that are of public concern.