Pemenuhan hak pendidikan dalam meweujudkan pendidikan berkelanjutan merupakan tanggungjawab negara. pemerintah daerah kabupaten malinau sebagai representasi dari negara meluncurkan program gerakan desa membangun sebagai program unggulan. sebuah paradigma baru dalam pembangunan, yang memiliki cara pandang yang spesifik dan fokus terhadap desa. suatu cara pandang yang berbeda jauh dengan perilaku kebijakan pembangunan oleh banyak pemerintah daerah selama ini. gerdema merupakan perilaku kebijakan inovatif yang percaya sepenuhnya kepada masyarakat desa. gerakan ini memberikan wewenang lebih besar kepada desamengatur pembangunan didaerahnya masing-masing, termasuk dalam hal ini memberikan kepercayaan kepada desa membangun sektor pendidikan, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; pertama,tanggungjawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan upaya pemerintah kabupaten malinau dalam pemenuhan hak atas pendidikan dalam kerangka pendidikan yang berkelanjutan. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa. pemerintah daerah sebagai representasi dari negara bertanggungjawab memenuhi hak. pendidikan agar kualitas masyarakat di daerahnya semakin baik dan maju. sebagai bagian dari ham, pendidikan sudah seharusnya dapat diperoleh setiap orang, khususnya warga negara, tanpa melihat latar belakang atau perbedaan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, ras, golongan, keturunan, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. upaya pemerintah kabupaten malinau dalam pemenuhan hak atas pendidikan dalam kerangka pendidikan yang berkelanjutan melalui beberapa kebijakan hukum antara lain program wajib belajar 16 tahun, program desa sarjana dan tugas belajar dan ijin belajar bagi asn. semua program tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di kabupaten malinau

The fulfillment of the right to education in realizing sustainable education is the responsibility of the state. the regional government of malinau regency as a representation of the launch of the village development movement program as a flagship program. a new paradigm in development, which has a specific perspective and focuses on the village. a perspective that is very different from the behavior of development policies by many local governments so far. gerdema is an innovative policy behavior that is fully entrusted to the village community. this movement gives villages greater authority to regulate development in their respective regions, including in this case giving trust to villages to build the education sector. there are two problem formulations in this study, namely; first, the responsibility of the local government in fulfilling the right to education and the efforts of the malinau district government in fulfilling the right to education within the framework of sustainable education. the type of research used is normative legal research. the approach used is the statute approach, and the conceptualapproach. results based on the research found that. the local government as a representative of the state is responsible for fulfilling the right to education so that the quality of the community in the area is getting better and more advanced. as part of human rights, education can be obtained by everyone, especially citizens, regardless of background or differences in gender, skin color, ethnicity, religion, race, class, ancestry, economy, social, culture, and so on. the efforts of the malinau regency government in fulfilling the right to education within the framework of continuing education through several policies of 16-year compulsory education, undergraduate village programs and study assignments and study permits for asn. all of these programs are directed at improving the quality of human resources in malinau district. keywords: rights, education, local government, development, sustainable