Dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa dan melakukan penilaian terhadap kerugian negara terdapat konflik kewenangan yang tercantum didalam peraturan lembaga bpk dan bpkp yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2006 dan peraturan presiden nomor 192 tahun 2014. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ratio legis pembentukan lembaga bpk dan bpkp, dan mengetahui harmonisasi kewenangan bpk dan bpkp terkait fungsi pemeriksaan terhadap laporan keuangan. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. hasil yang dicapai dari penelitian ini bahwa alasan pembentukan peraturan bpk berdasarkan amanat dari undang-undang dasar tahun 1945 yang menganggap perlu diadakannya badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. kemudian alasan membentuk peraturan presiden nomor 192 tahun 2014 yaitu dianggap perlu memberikan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional dan anggaran pendapatan belanja negara/daerah secara transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi. presiden merasa memerlukan fungsi pengawasan intern yang handal dan sistem pengendalian intern yang memadai. atas dasar itu dibentuklah bpkp. harmonisasi kewenangan bpk dan bpkp dalam melakukan audit dapat dilakukan dengan baik jika penerapan nota kesepahaman nomor 3/nk/x- xiii.2/9/2021 atau nomor mou-4/k/d2/2021 antara lembaga bpk dan bpkp dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

In performing the duties to examine and evaluate the state losses, there is a conflict of authority listed in the regulations of audit board of indonesia (hereinafter referred to as bpk) and finance and development supervisory agency (hereinafter referred to as bpkp) institutions on law number 15 year 2006 and the president regulation number 192 year 2014. this research aimed to figure out the ratio legis related to the establishment of bpk and bpkp as well as harmonization of bpk and bpkp authorities related to the audit function of financial reports. this research used the statute, conceptual, and case approaches. the results show that the establishment of bpk regulations was based on the mandate of the 1945 constitution considering to the necessity for the existence of free and independent audit board. the establishment of the president regulation number 192 year 2014 was due to the necessary to pay attention better to the people 's welfare through the national development and the state/regional budgets in transparent, accountable, and free from corruption manners. the president greatly required a reliable internal supervisory function and feasible internal control system. thus, bpkp was formed and established. the harmonization of bpk and bpkp authorities in performing the audits can be properly made if the memorandum of understanding number 3/nk/x-xiii.2/9/2021 or number mou-4/k/d2/2021 between bpk and bpkp institutions is properly implemented.