Hukum mengatur segala aspek kehidupan bangsa serta segala sistemnya salah satunya ialah pendidikan hal ini dibuktikan dengan adanya undangundang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dimana undangundang ini dijelaskan bahwa pendidikan pendidikan ialah suatu hal mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya meningkatkan taraf bangsa indonesia. sejalan dengan ditetapkannya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 63 tahun 2014 ini menuai permasalahan hukum dimana terjadi ketidaksingkronisasi antara ekstrakurikuler wajib dengan asas filosofi pendidikan gerakan pramuka dimana dalam keputusan mentri pendidikan dan kebudayaan nomor 63 tahun 2014 ini mengharuskan setiap peserta didik untuk mengikuti pramuka yang bersifat wajib sedangkan landasan pendidikan gerakan pramuka tidak mewajibkan pendidikan pramuka itu dikuti oleh peserta didik melainkan sukarela setiap peserta didik bebas memilih ikut pramuka atau tidak sebagaimana di jelaskan dalam pasal 20 huruf a undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan konsep peraturan perundang-undangan dan asas pendidikan kepramukaan yang ditinjau melalui prinsip dasar kepramukaan. dalam pendidikan kepramukaan berpegang pada prinsip dasar kepramukaan menjelaskan bahwa pendidikan kepramukaan bukanlah kegiatan yang diwajibkan bagi anggotanya hal ini diilhami bahwa dalam menjadi anggota gerakan pramuka adalah mereka yang yang secara sadar dan sukarela. hal ini tidak sesuai dengan kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan yang menerapkan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh para peserta didik disekolah. sedangkan dilihat dari peraturan perundang-undangan peraturan menteri seharusnya mengikuti aturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang nomor 12 tahun 2010 dimana dalam undang-undang ini terlihat jelas dalam pasal 20 bahwa pendidikan kepramukaan bersifat sukarela bukan bersifat wajib. atas dasar ini adanya, ketidaksingkronisasi antara pendidikan kepramukaan bersifat sukarela yang ditinjau dari aspek prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup dalam kehidupan anggota gerakan pramuka dan pendididkan kepramukaan sebagai ektrakurikuler wajib pada jenjang pendidikan dasar ( sd/mi ) dan smp/mts ) dan pendidikan menengah ( sma/ma ) dan smk/mak) yang merupakan program kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik mengikutinya.

The law regulates all aspects of life of the nation as well as all its systems one of which is education this is evidenced by the law no. 20 of 2003 on the national education system where the law is explained that education education is an absolute thing that must be met in an effort to improve the nation indonesia in line with the enactment of regulation of the minister of education and culture no. 63 of 2014 this reap a legal issue where there is a lack of extracurricular obligations with the principle of philosophy of education scout movement where in educational and cultural minister decree no. 63 of 2014 this requires every learner to follow the scout is mandatory while the educational foundation of the boy scout movement does not require that the scout's education is followed by the learner but volunteer every learner is free to choose to join scout or not as described in article 20 letter a law number 12 year 2010 about scout movement. the method used in this study is the normative juridical research that uses the concept of legislation and the principle of scout education is reviewed through the basic principles scouting. in the scouting school adhering to the basic principles of scouting explains that scouting education is not a mandatory activity for its members it is inspired that in becoming a member of the scout movement are those who are consciously and voluntarily. this is not in accordance with the minister of education and culture policy which implements mandatory activities to be followed by school students. while seen from the regulation of the ministerial regulation law should follow the higher rules of law number 12 year 2010 which in this act is clearly visible in article 20 that voluntary scout education is not mandatory. on this basis, the discrepancy between scout education is voluntary in terms of aspects of scouting principles as norms of life in the life of members of the scout movement and scouting as an obligatory ektrakurikuler in elementary education (primary / mi) and smp / mts) and secondary education sma / ma) and smk / mak). which is an activity program to be followed by all students follow it.