Perkembangan ilmu pengetahuan, tentunya memberikan suatu dampak yang cukup signifikan di bidang hukum acara pidana. oleh karena itu, pengertian yang limitatif didalam undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dapat menjadi sempit, dikarenakan banyaknya terobosan-terobasan baru dibidang ilmu teknologi dan informasi seperti telepon genggam (handphone), fax, video, internet, dsb. berkaitan dengan hal tersebut, dalam penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal dan tidak terjadi penyalahgunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal dan tidak terjadi penyalahgunaan. sehubungan dengan itu.undang-undangnomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan perluasan-perluasan arti alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di indonesia. salah satu alasan menjadikan isu ini menjadi sebuah penelitian karena banyaknya perkara pidana yang saat ini menjadi dokumen dan informasi elektronik sebagai barang buktinya. maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut agar tidak terjadi kerancuan dan multitafsir terkait dokumen dan informasi elektronik. dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang selama ini memang menjadi pertanyaan untuk orang-orang awam yaitu bagaimana kedudukan dan kekuatan dokumen dan informasi elektronik dalam pembuktian perkara pidana. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan alat bukti informasi dan transaksi elektronik yang berupa flashdisk rekaman cctv dalam pembuktian dipersidangan mengenai tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan nomor 777/pid.b/2016/pn.jkt.pst dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus serupa. pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian yang menggunakan legispositivis, yang menyatakan bahwa hukum identic dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alat bukti informasi dan transaksi elektronik merupakan “perluasan” dari pasal 184 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengenai alat bukti yang sah dan sifat dari alat bukti adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja. agar tidak terjadi kerancuan dam multitafsir terhadap dokumen dan informasi elektronuik ini alangkah baiknya dokumen dan informasi elektronik ini dijadikan alat bukti baru yang diatur secara sebagai patokan untuk mengkategorikan perluasannya.

Development of science gives a significant impact in the field of criminal law. therefore, understanding of limitative in law no. 8 of 1981 on the criminal procedure law may be narrow, because many new breakthroughs ini the field of science and information technology, cell phones (mobile phones), fax, video, internet, etc.. in this regard, it should be noted regarding the safety, usefulness, and legal certainty in the use of information technology, media, and communication in order to develop optimally and avoid misuse. accordingly, the law no. 11 year 2008 on information and electronic transactions give meaning extensions valid evidence under the applicable procedure law in indonesia. this study was conducted to determinr the use of information and electronic transaction evidence in the form of flashdisk of cctv footage in evidence at hearing concerning the crime of murder by verdict number 777/pid.b/2016/pn.jkt.pst and to know the basic considerations for judges to convict in the same case. the approach used is the normative juridical studies using legispositif, stating that the law is identical to the written norms are created and was enacted by institution of authorized officer. based on research result shows that the evidence is information and electronic transaction “extention” of article 184 of law no. 8 of 1981 on the criminal procedure law on valid evidence and the nature of the evidence is limitedly or limited to a specified course.