Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kejaksaan republik indonesia yang telah membentuk struktur organisasi baru yaitu tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan atau dikenal dengan nama (tp4). tp4 ini berlokasi di pusat (kejaksaan agung) dan ditiap-tiap daerah ( kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri). kelahiran tp4 mulanya untuk meningkatkan peran kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara (datun) tetapi pada akhirnya berada di bidang intelijen. selain itu, pembentukan tp4 merupakan salah satu respon kejaksaan adanya instruksi presiden no. 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015. pembentukan tim tp4 bertujuan untuk mengawal dan mengawasi pembangunan di daerah serta mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya upaya pencegahan secara preventif dan persuasif. kejaksaan sesuai ketentuan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan dan juga dapat bertugas sebagai penyidik untuk perkara tertentu sesuai dengan peraturan perundangan. dalam penanganan perkara terdakwa tindak pidana korupsi, kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. dalam pelaksanaannya tim tp4d banyak kemungkinan akan dihadapkan situasi rawan penyimpangan- penyimpangan dan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi terhadap proyek pembagunan yang sedang dikawal, untuk menghindari hal tersebut sehingga tim tp4d diharapkan mampu bekerja secara profesional. selain itu, pembentukan tp4d, juga diharapkan dapat memaksimalkan daya serap anggaran pembangunan kurang dikarenakan pemerintah ketakutan untuk melaksanakan pembangunan, sehingga dengan adanya tim tp4d pemerintah tidak ragu untuk melaksanakan pembangunan. tujuan penelitian adalah untuk menganalisis upaya tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (tp4d) dalam menyikapi proyek pembangunan yang sedang dikawal terindikasi adanya tindak pidana korupsi korupsi, tujuan selanjutnya, adalah untuk menganalisis upaya kejaksaan ri dalam rangka menghindari conflict of interest antara fungsi preventif tim tp4d dengan fungsi penyidikan dan penuntutan di bidang tindak pidana korupsi. penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum normatif sehingga metode analisis yang digunakan adalah telaah kualitatif yang dibangun atas dasar argumentasi hukum untuk menjawab problematika isu hukum penelitian ini. rekomendasi penulis adalah agar kejaksaan ri membuat sop (standar operasional prosedur) maupun peraturan-peraturan terkait tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah sebagai landasan atau pegangan tim tp4d dalam melaksanakan agar tidak terjadi conflict of interest dengan tugas kejaksaan ri yang lain, selanjutnya agar kejaksaan ri melibatkan instansi terkait yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah, seperti lkpp, bpkp dan inspektorat daerah untuk mewujudkan sinergitas antar l embaga terkait serta untuk semakin memperlancar tugas pokok dan fungsi tp4d.

This research was motivated by the attorney general of the republic of indonesia which has formed a new organizational structure, namely the guards and security guidelines for government and development, also known as (tp4). these tp4s are located in the center (attorney general's office) and in each region (high prosecutor's office and public prosecutor's office). the birth of tp4 was originally to increase the role of the prosecutor in the civil and state administration (datun) but ultimately was in the field of intelligence. in addition, the formation of tp4 was one of the attorneys' responses to the presidential instruction no. 7 of 2015 concerning the 2015 corruption prevention and eradication act. the formation of the tp4 team aims to guard and supervise development in the region and support the success of government and development through preventive and persuasive prevention efforts. prosecutors in accordance with the provisions of law number 16 of 2004 concerning the prosecutor's office have the authority to prosecute and can also serve as investigators for certain cases in accordance with laws and regulations. in handling cases of accused of corruption, the prosecutor's office has the authority to carry out investigations. in its implementation, the tp4d team is likely to be faced with situations prone to irregularities and indications of corruption in the development project being escorted, to avoid this so that the tp4d team is expected to be able to work professionally. in addition, the formation of tp4d was also expected to maximize the absorption capacity of the development budget due to the government's fear of carrying out development, so that with the presence of the tp4d team the government did not hesitate to carry out development. the purpose of the study was to analyze the efforts of the guards team and the security of government and regional development (tp4d) in addressing the development project which was being escorted as indicated by corruption corruption. the next objective was to analyze the indonesian prosecutor's efforts in avoiding the conflict of interest between team preventive functions tp4d with the functions of investigation and prosecution in the field of criminal acts of corruption. this study is a legal research with a type of normative legal research so that the analytical method used is a qualitative study that is built on the basis of legal arguments to answer the problems of legal issues of this research. this study is a legal research with a type of normative legal research so that the analytical method used is a qualitative study that is built on the basis of legal arguments to answer the problems of legal issues of this research. the author's recommendation is for the indonesian prosecutor's office to make sops (standard operating procedures) as well as regulations related to the government guards and safeguards and regional development as the foundation or handle of the tp4d team in order to avoid conflict of interest with other ri prosecutors' tasks. ri involves relevant agencies related to the prevention of corruption in the regions, such as lkpp, bpkp and regional inspectorates to realize the synergy between related institutions and to further facilitate the basic tasks and functions of tp4d.