Komisi pemilihan umum (kpu), adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksakan pemilu dalam upaya realisasi atas negara hukum yang berkedaulatan rakyat, dan dalam pelaksanaannya, kpu memiliki kewenangan membentuk aturan terkait penyelenggara pemilu. berdasarkan kewenangan tersebut, kpu telah membentuk pkpu no 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupatenkota. pkpu tersebut melarang mantan narapidana korupsi dalam pencalonan pemilihan umum legislatif sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. mahkamah agung sebagai lembaga yang berwenang menguji pkpu tersebut telah mengeluarkan kebijakannya melalui putusan mahkamah agung nomor 46 p/hum/2018. permasalahan diatas menimbulkan isu hukum mengenai kewenangan kpu dalam pelarangan mantan narapidana korupsi dalam pemilihan umum legislatif serta akibat hukum dari putusan mahkamah agung nomor 46 p/hum/2018. isu hukum ini diteliti menggunakan metode dengan tipe penelitian kajian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). pada akhir penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa kpu tidak memiliki kewenangan untuk melarang mantan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah. ketentuan tersebut didasarkan pada putusan ma no 46 p/hum/2018 dan putusan mk no 56/puu-xvii/2019 serta akibat hukum dari putusan ma tersebut yaitu memberikan kepastian hukum terkait hak politik mantan narapidana dalam pencalonan pemilu legislatif dengan diperbolehkannya tidak hanya bagi mantan narapidana korupsi, namun juga berlaku bagi mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

The general election commission (kpu), is a national, permanent, and independent election management body that is tasked with carrying out elections in an effort to realize the rule of law that is sovereign of the people, and in its implementation, the kpu has the authority to form rules relating to election management. based on this authority, the kpu has formed pkpu no. 20 of 2018 concerning the nominations of members of the dpr, the provincial dprd, and the city regency dprd. the pkpu prohibits ex-convicts of corruption in nominating legislative elections, giving rise to pros and cons in the community. the supreme court as the institution authorized to examine pkpu has issued its policy through the supreme court decision number 46 p / hum / 2018. the above problems raise legal issues regarding the authority of the kpu in the prohibition of ex-convicts of corruption in legislative elections as well as the legal consequences of the supreme court's decision number 46 p / hum / 2018. this legal issue is examined using the method with the type of research studies normative juridical studies and using the approach to the legislation (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). at the end of this study the authors draw the conclusion that the kpu does not have the authority to ban ex-convicts of corruption in legislative and regional head elections. this provision is based on supreme court decree no. 46 p / hum / 2018 and mk decision no. 56 / puu-xvii / 2019 as well as the legal consequences of the supreme court decision namely providing legal certainty related to the political rights of ex-convicts in nominating legislative elections by not only allowing ex corruption inmates, but also applies to former drug traffickers and child sex offenses.