UPT. Perpustakaan Universitas Borneo Tarakan | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION
Image of Pencantuman Label Halal Bagi Produk Daging Hewan Ditinjau Dari Prinsip Nondiskriminasi

Pencantuman Label Halal Bagi Produk Daging Hewan Ditinjau Dari Prinsip Nondiskriminasi

Pengarang : Syarifah Ainun Najma

Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan,2021
    SKRIPSI

Abstrak Indonesia

Label halal merupakan perlindungan konsumen yang dilindungi dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dalam regulasi tersebut produk yang masuk ke indonesia wajib bersertifikat halal, namun indonesia sebagai negara anggota world trade organization juga penting untuk melihat prinsip nondiskriminasi atau perlakuan yang sama yang merupakan prinsip utama dalam world trade organization. penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). tipe penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah pertama yaitu penerapan prinsip nondiskriminasi di indonesia bagi produk daging hewan yaitu pemerintah indonesia sudah menerapkan prinsip nondiskriminasi dengan mengeluarkan peraturan menteri perdagangan nomor 29 tahun 2019 yang tidak mengatur kewajiban label halal namun kementerian perdagangan mempersyaratkan rekomendasi dari kementerian pertanian melalui peraturan menteri pertanian nomor 34 tahun 2016 yang mewajibkan pemasukan daging yang memenuhi persyaratan halal. rumusan kedua, kesesuaian pencantuman label halal bagi produk daging hewan dengan prinsip nondiskriminasi karena mengingat undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan organisasi perdagangan dunia telah sesuai dengan aturan nasional yang berlaku.

Abstrak Indonesia

The label is lawful for meat products based on nondiscrimination principles. the kosher label is a consumer protection under statute no. 33 of 2014 on kosher products in the regulation that comes into indonesia, but indonesia as a member of the world trade organization, is also important to look at the same nondiscrimination principles or treatment that are the primary principles in the world trade organization. the reasearch was conducted with a normative-juridical type of research, a legal research conducted by the study of library material or secondary data. the approach used to answer this legal issue is the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. this type of research could address the first problem, the application of indonesia’s nondiscrimination principles for meat products the indonesian government has implemented a nondiscrimination principle by issuing trade minister number 29 of the year 2019 that doesn’t set the obligation of an honest label but ministry of trade requires recommendations from the ministry of agriculture through a regulation minister of agriculture number 34 of 2016 which requires the import of meat that meets halal requirements. the second problem, the appropriation of label as kosher for meat products on nondiscrimination principles, because in view of law number 7 of 1994 act on the approval of the world trade organization has been in accordance with current national regulations.