UPT. Perpustakaan Universitas Borneo Tarakan | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION
Image of Aspek Hukum Pengaturan Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan

Aspek Hukum Pengaturan Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan

Pengarang : William Hamdi

Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan,2021
    TESIS

Abstrak Indonesia

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di wuhan, tiongkok, bulan desember 2019. covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. sejak awal diumumkan, covid-19 telah menjelma sebagai virus mematikan yang mengancam siapa saja. sudah lebih dari setahun covid-19 menyebabkan pembatasan pergerakan masyarakat, imbasnya terjadi penurunan produktivitas di segala sektor kehidupan. pemerintah telah menetapkan instruksi presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19. keberadaan inpres ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah menyusun dan menetapkan peraturan daerah sebagai upaya solutif agar masyarakat lebih taat menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan kementerian kesehatan. dengan pemberlakuan peraturan daerah tersebut, diharapkan angka penularan covid-19 di daerah bisa dikontrol karena adanya pengaturan yang berasaskan hukuman di daerah. namun peraturan daerah yang sudah dikeluarkan nyatanya banyak sekali dilanggar. hal ini berkonsekuensi pada adanya akibat hukum pelanggaran protokol kesehatan di daerah. maka peneliti melakukan riset tentang aspek hukum apa yang diberikan dan dipraktikkan penegak hukum kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. riset ini memakai analisis kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan pada pengambilan datanya.

Abstrak Indonesia

Covid-19 is an infectious disease caused by a coronavirus that was recently found. the new virus and disease are unknown before the pandemic started in wuhan, china, in december 2019. covid-19 is now being a pandemic that spread all over the world. since the beginning of the announcement, covid-19 is incarnate as a deadly virus and threatened people. it has been over a year since covid-19 restrict people from their normal activities, as a result, productivity in all sectors decreased. the government has set president instruction number 6 year 2020 (instruksi presiden nomor 6 tahun 2020) on increasing discipline and health protocol law enforcement to prevent and control covid-19. the existence of president instruction becomes a base for local government to arrange and set local rules in an effort to make people obey the health protocols that have been set by the ministry of health. with those rules, hopefully, the covid-19 transmission rate could be lowered in the regions because of the existence of rules based on punishments. but the local rules that have been announced are still violated by a lot of people. this leads to violations of the health protocols in the regions. therefore, the researcher starts to research the legal aspects given and practiced by law to people that violated health protocols. this research used qualitative descriptive analysis and library study for the data source.