Perusahaan publik maupun emiten yang melakukan transaksi benturan kepentingan pada umunya sangat merugikan pemegang saham independen, karena transaksi ersebut rentan sekali bila dikaitkan dengan kepentingan ekonomis pribadi direkrur, komisaris maupun pemegang saham utama. perusahaan publik maupun emiten idaklah dilarang mclakukan transaksi tcrscbut asalkan mcngikuti aturan yang sudah diterapkan pihak regulator dan hal itu tenuang dalam peraturan ojk no. 42 tahun 2020 tentang bcnturan kepentingan transaksi tcrtentu, hal utama yang harus dilakukan adalah mendapat persetujuan pemegang saham independen dalam rups. oleh karena itu, permasalahan yang dapaf timbul yaitu bagaimana kedudukan pemegang saham independen dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham independen. penulisan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis nonnatif, dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dan bahan sekunder untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dengan pendekatan undang­ undang dan konseptual. pcrusahaan publik secara terbuka menyatakan akan melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, mempersilahkan pemegang saham independen untuk mengambil keputusan melalui rups lb. umumnya, proses pelaksanaan transaksi benturan kepentingan awalnya dimulai dengan adanya penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat atau nvestor publik dan ojk, kemudian dilakukan proses pengambilan keputusan dalam rups ll3, keputusan pemegang saham independen terhadap rencana ransaksi benturan kepentingan dan terakhir eksekusi transaksi benturan kepentingan berdasarkan rups lb. berdasarkan peraturan ojk no. 2i/pojk.04/2015 dan surat edaran ojk no. 32/seojk.04/2015 mengharuskan perusahaan publik menerapkan pedoman tata kelola perusahaan bagi perusahaan terbuka yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan guna mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan praktik intemasional yang patut diteladani. dengan hal ini dapat melindungi pemegang saham independen dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan. adanya persetujuan menjadi aspek yang penting dalam asas proposionalitas, dengan adanya hnl itu membuktikan suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan merupakan transaksi yang wajar dan didukung oleh penyampaian informasi yang relevan kepada sernua pernegang saham.

Conflict of interest transactions by public firms and issuers are often harmful to independent shareholders, as these transactions are very vulnerable when linked to the personal economic interests of directors, commissioners, and big shareholders. public companies and issuers are not prohibited from carrying out such transactions as long as they follow the regulator's rules, as stated in ojk regulation no. 42 of 2020 regarding conflicts of interest in certain transactions. the most important thing to do was obtain independent shareholder approval at the oms. problems that could arise were what was the position of independent shareholders and how was the legal protection for independent shareholders. this study's writing employed a normative juridical research method, which entailed analyzing library and secondary materials with the purpose of locating the rule oflaw, legal principles, and legal doctrines in order to respond to legal concerns using a legal and conceptual approach. independent shareholders could make decisions through the egms since public finns clearly stated that they would execute transactions with conflicts of interest. the process of implementing conflict of interest transactions started with open disclosure of information to the public or public investors and the ojk, followed by the egms decision-making process, independent shareholder decisions on proposed conflict of interest transactions, and finally the execution of conflict of interest transactions based on the egms. public enterprises were required to follow excellent corporate governance rules under ojk regulation no. 21/pojk.04/2015 and ojk circular letter no. 32/seojk.04/2015 in order to stimulate the implementation of governance procedures that were in line with exemplary international practices. it could protect independent shareholders in transactions with potentially harmful conflicts of interest. the existence of an agreement was a crucial pan of the proportionality principle because it established that a transaction involving a conflict of interest was reasonable and was supported by the supply of necessary information to all shareholders.