Ombudsman republik indonesia merupakan lembaga pengawas independen yang mengawasi segala bentuk praktek maladministrasi yang terjadi disetiap instansi publik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. produk hukum dalam penyelesaian maladministrasi oleh ombudsman adalah rekomendasi. rekomendasi itu sendiri bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh ombudsman. pertama, bagaimana kekuatan hukum dari rekomendasi terhadap maladministrasi pelayanan publik. kedua, bagaimana akibat hukum apabila rekomendasi ombudsman tidak dilaksanakan. skripsi ini merupakan penelitian dengan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). bahan hokum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier. bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, bahan sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas, serta bahan tersier yang berupa komplamenter. hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: kekuatan memaksa dari sebuah rekomendasi ombudsman adalah wajib dan akan dikenakan sanksi jika rekomendasi itu tidak dilaksanakan. namun, kekuatan memaksa dari ombudsman ini tidak di perkuat dengan adanya pembentukan parlementari ombudsman, kekuatan memaksa ini berdasarkan dengan adanya kekuatan mengikat secara hukum dan secara moral yang merupakan implementasi dari undang undang. kedua, ombudsman dapat menilai bahwa penyelenggara pelayanan publik tersebut dapat diberikan rekomendasi berupa sanksi administratif.

Ombudsman of the republic of indonesia is an independent supervisory agency that oversees all forms of maladministration practices that occur in every public agency by state and government officials. the legal product in the resolution of maladministration by the ombudsman is a recommendation. the recommendation itself is mandatory to be implemented by public service providers. this study intends to answer two questions related to the recommendations issued by the ombudsman. first, what is the legal force of the recommendation against the maladministration of public service. second, what are the legal consequences if the ombudsman's recommendations are not implemented. this thesis is research with a normative juridical method which is carried out through a legal approach (statue approach), a conceptual approach (conceptual approach). the legal materials used in this thesis consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. primary materials are laws and regulations related to research, secondary materials are literature related to the research discussed, and tertiary materials are complementary. based on the results of this study, the authors conclude that: the coercive power of an ombudsman recommendation is mandatory and will be penalized if the recommendation is not implemented. however, the coercive power of the ombudsman was not strengthened by the formation of a parliamentary ombudsman. this coercive power is based on the existence of a legally and morally binding power which is the implementation of the act. second, the ombudsman can assess whether the public service provider can be recommended in the form of administrative sanctions.