Penelitian ini dibuat untuk mengetahui proses hukum tidak pidana perambahan hutan dan siapakah yang berwenang dalam penanganan perambahan hutan. hal-hal yang mendasari penulis membahas masalah kehutanan adalah keprihatinan penulis melihat dan mengamati kondisi hutan di indonesia yang semakin lama semakin rusak dan gundul, khusus di kota tarakan banyak masyarakat yang perambahan dan penebangan hutan dengan alasan untuk membuka lahan pemukiman dengan tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan bencana seperti banjir, erosi, longsor dan lain sebagainya. metode penelitian yang penulis gunakan yaitu normatif, penelitian ini bertujuan untuk yaitu dengan mengumpulkan informasi dengan berbagai macam materi yang terdapat dalam perpustakaaan, meneliti hal-hal yang bersifat teoritis seperti undang-undang, buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dengan didukung dengan penelitian dilapangan yang dilanjutkan dengan data kejadian yang ada selama kurun waktu 6 (enam ) tahun dari tahun 2006 s/d 2012. dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa dari kasus yang ditangani dinas kehutanan kota tarakan dan polres tarakan setiap tahunnya berkisar antara 7 sampai dengan 10 kasus pertahunnya, adapun penerapan pasal untuk kasus perambahan hutan yang di gunakan di polres tarakan dengan undang-undang nomor 41 tahun 1999 sedang dinas kehutanan kota tarakan menggunakan undang-undang nomor 41 tahun 1999 dan perda kota tarakan nomor 12 tahun 2004.

Tidak Tersedia Deskripsi