Undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia 1945 pasal 6a ayat (2) menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. rumusan ini mengisyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden jika diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, namun konstitusi tidak memberikan ketentuan partai politik atau gabungan partai politik yang mana yang dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu presiden dan wakil presiden. pengaturan terkait pemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. permasalahan diatas menimbulkan isu hukum mengenai analisis yuridis putusan nomor 53/puu-xv/2017 terkait pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan mk nomor 53/puu-xv/2017 terkait penolakan uji materi presidential threshold dalam pemilu serentak tahun 2019. isu hukum ini diteliti menggunakan metode dengan tipe penelitian kajian yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. pada akhir penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa ambang batas sebagai syarat mengajukan calon presiden dalam pemilihan presiden adalah partai atau gabungan partai yang memiliki 20% kursi di dpr atau 25% suara sah nasional pada pemilu dpr untuk mencalonkan presiden dikatakan metode seperti ini kurang fair dan terkesan terdapat monopoli politik oleh parpol besar secara prosentase pemilihan legislative. alasan ambang batas untuk menciptakan efektifnya pemerintahan oleh presiden terpilih, penyederhanaan kepartaian, dan menyeleksi calon presiden dan wakil presiden tidak tepat karena partai politik sebagai peserta pemilu sudah diseleksi secara ketat oleh kpu. serta akibat hukum dari putusan mk nomor 53/puu-xv/2017 yaitu partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat. partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota dpr.

Article 6a paragraph (2) of the 1945 constitution of the unitary state of the republic of indonesia states that the presidential and vice presidential candidate pairs are proposed by a political party or coalition of political parties participating in the general election prior to the implementation of the general election. this formulation implies that the presidential and vice presidential candidate pairs can participate in the presidential and vice presidential elections if they are promoted by a political party or coalition of political parties, but the constitution does not provide provisions for which political party or coalition of political parties can carry the presidential and vice presidential candidate pairs. in the presidential and vice presidential elections. regulations related to the presidential and vice-presidential election are regulated in law number 7 of 2017 concerning elections. the above problems raise legal issues regarding juridical analysis of decision number 53/puu-xv/2017 related to article 222 of law number 7 of 2017 concerning general elections. as well as legal consequences arising from the constitutional court decision number 53/puu-xv/2017 regarding the rejection of the test presidential threshold material in the 2019 simultaneous elections. this legal issue is examined using a method with a normative juridical research type and a legislative and regulatory approach and a conceptual approach. at the end of this study the authors conclude that the threshold as a condition for nominating a presidential candidate in the presidential election is a party or coalition of parties that has 20% of the seats in the dpr or 25% of the national valid votes in the dpr election to nominate a president. there is a political monopoly by major political parties in percentage terms of legislative elections. the reasons for the threshold to create an effective government by the elected president, simplification of parties, and selecting candidates for president and vice president are not appropriate because political parties as election participants have been selected strictly by the kpu. as well as the legal consequences of the constitutional court decision number 53/puu-xv/2017, namely a political party or coalition of political parties participating in the general election that obtains seats at least 20% (twenty percent) of the total seats in the house of representatives. political parties or coalitions of political parties participating in the general election that obtain 25% (twenty five percent) of the total number of valid national votes in the election for members of the dpr.