Dalam prakteknya banyak ditemui terpidana kasus korupsi memilih di penjara daripada kehilangan asset / benda yang berharga untuk membayar ganti kerugian keuangan negara dan hal ini dibenarkan oleh undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana sedangkan upaya hukum lain seperti gugatan perdata terhadap ganti rugi di indonesia belum pernah di rumuskan secala ekplisit dalam undang – undang itu sendiri. berdasarkan fakta tersebut maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai eksekusi uang ganti rugi dalam perkara tindak pidana korupsi. penelitian bersifat yuridis normative dan empiris ini menggunakan metode wawancara dengan jaksa penuntut umum khususnya dibidang tindak pidana korupsi dan perdata serta tata usaha negara . untuk menjawab permasalahan data yang diperoleh dianlisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. secara umum hambatan dalam penanganan pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah ketentuan hukum yang ada kurang maksimal dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaanya kurang profesional. serta secara khusus perlunya dibuat payung hukum untuk menjamin keberadaan asset terpidana sejak ditetapkan sebagai tersangka, dimana hal ini untuk menjamin agar asset tersangka tidak dipindah tangankan dan pada akhirnya ketika sudah ada putusan. profesionalisme aparat penegak hukum dan kerja sama yang baik antar aparat penegak hukum, institusi maupun dengan negara lain sangat dibutuhkan demi kelancaran eksekusi pembayaran uang pengganti.

Tidak Tersedia Deskripsi