Badan permusyawaratan desa yang seterusnya disebut bpd adalah badan permusyawaratan yang terdiri dari masyarakat yang ada di desa untuk turut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa, serta berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. bpd dalam peraturan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. salah satu wewenang bpd adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, hal ini menandakan hubungan antara kepala desa dengan bpd bersifat kemitraan. bpd dalam hal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya juga mengalami hambatan-hambatan dalam tugasnya diantaranya, sumber daya manusia yang kurang dimiliki masing-masing anggota bpd,kerjasama antara kepala desa dengan bpd, sumber dana yang terbatas dan kualitas kinerja aparatur desa dan bpd yang kurang baik. penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum. eksistensi badan permusyawaratan desa mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desanya. dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bpd bekerjasama dengan kepala desa untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Tidak Tersedia Deskripsi