Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui pengangkatan tenaga honorer menjadi pns dan mengetahui konsekuensi yuridis pengangkatan tenaga guru honorer yang tidak menjadi pns. pemenuhan kebutuhan pendidik tidak dapat dilakukan dengan hanya mengangkat guru tetap pegawai negeri sipil (pns). kebutuhan pegawai dapat dilakukan dengan mengangkat guru tidak tetap (gtt). hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (3) undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3890 (selanjutnya disingkat uu pokok-pokok kepegawaian) bahwa di samping pegawai negeri sipil, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. nasib dan kesejahteraan guru honorer dewasa ini masih sungguh memprihatinkan, karena mereka masih harus bekerja dengan profesi-profesi yang lain untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga. pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 jo peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach) yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. hasil pembahasan melalui analisis menunjukkan bahwa tenaga honorer yang dapat diangkat adalah tenaga honorer ki dan k2, proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil bagi tenaga honorer tetap berdasarkan formasi kebutuhan pegawai secara nasional, syarat dan proses pengangkatan diatur dalam peraturan peraturan nomor 56 tahun 2012. kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi cpns melalui peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012, khususnya bagi tenaga honorer k ii, tidak memberikan kepastian status bagi tenaga honorer.

The purpose to be achieved through this research is to determine the appointment of temporary employees as civil servants and know the consequences of judicial appointment of honorary teachers who do not become civil servants. fulfillment needs of educators can not be done by simply hiring permanent civil servants (pns). employee needs to be done by hiring the non permanently teacher (gtt). this is in accordance with article 2 paragraph (3) of law number 43 year 1999 on amendment to law no. 8 of 1974 on the principles of human resources , republic of indonesia year 1999 number 169 , supplement to state gazette of the republic of indonesia number 3890 (hereinafter referred to law on the principles of employment) besides the civil servants civil authorities can hire non permanently employee. the fate and welfare of non permanently teachers today is quite concern , because they still have to work with other professions to cover the economic needs of the family. government through government regulation no. 48 of 2005 in conjunction with government regulation no. 56 of 2012 concerning the appointment of non permanently employee into civil service candidates. approaches relevant to the study of this law is the law approach (statue approach) is the approach by reviewing all laws and regulations relevant to the legal issues that are being addressed. the result of the discussion through the analysis shows that temporary employees who are appointed to the honorary staff of ki and k2 , the appointment of civil service candidates for temporary employees permanent employees based on the formation of national needs , requirements and appointment process stipulated in the regulation number 56 in 2012 . honorary staff hiring policy becomes employess through government regulation no. 56 of 2012 , especially for the honorary staff of k ii , does not provide certainty for the status of non permanently employees.