Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam, wilayah indonesia yang sebagian besar 70 % (tujuh puluh persen) berupa laut merupakan negara yang kaya akan rumput laut. memiliki usaha pembudidayaan rumput laut cukup menjanjikan karena kebutuhannya setiap tahun semakin meningkat. tapi peningkatannya justru melebar hingga merambat kepentingan wilayah lainya, termasuk zona pariwisata yang dimana dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang rancana tata ruang wilayah kota tarakan. pembudidaya yang tidak memiliki surat tanda daftar budidaya dalam melakukan suatu kegiatan budidaya melanggar area-area atau zonasi yang dapat dilakukan budidaya rumput laut berdasarkan peraturan walikota. penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari bahan hukum atau sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum. dan penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan undang-undang yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. pembudidaya/nelayan dalam melakukan suatu kegiatan budidaya rumput laut wajib memiliki surat tanda daftar budidaya (stdb) rumput laut yang di keluarkan oleh dinas kelautan dan perikanan berdasarkan pada peraturan walikota nomor 18 tahun 2010 pasal 5 ayat (2). dinas kelautan dan perikanan memiliki tugas dan kewajiban yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah perairan untuk kegiatan budidaya rumput laut diselenggarakan untuk mencegah terjadinya konflik antara pembudidaya dengan nelayan dan pengguna jasa perairan lainnya serta untuk menjamin sumberdaya kelautan secara terpadu dan berkelanjutan.

Tidak Tersedia Deskripsi