Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu apa syarat- syarat pengajuan grasi dan bagaimana proses permononan grasi bagi terpidana narkotika serta perbandingan permohonan antara terpidana narkotika dengan tepidana lainnya. dalam pembahasan skripsi ini penulis mendapatkan bahan mengenai bagaimana syarat dan proses permohonan grasi terdapat pada undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ( tambahan lembaran negara nomor 5062 ) dan undang- undang nomor 5 tahun 2010 tentang grasi perubahan atas undang- undang nomor 22 tahun 2002 tentang grasi (tambahan lembaran negara nomor 5150 ), dari undang- undang tersebut mngatur tentang syrat dan proses pengajuan permohonan grasi. dari kesimpulan diatas maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa syarat- syarat dan proses permohonan grasi tidak berbeda dengan permohonan terpidana lain dan yang membedakan adalah pertimbangan mahkamah agung dan presiden dalam menerima atau menolak permohonan pengajuan grasi oleh terpidana.

Tidak Tersedia Deskripsi