Desa merupakan garda terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. kebijakan pemerintah pusat maupun daerah sangat bergantung dari bagaimana aparat pemerintah desa melaksanakannya. baik dan buruknya sangat bergantung dari bagaimana kinerja aparat desa, sehingga dibutuhkan suatu pendidikan dan pelatihan serta pengawasan bagi pemerintah desa, agar mereka bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. dapat dijelaskan bahwa yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dikaji berdasarkan norma hukum yang berlaku seperti halnya hukum positif (tertulis). hasil dari penelitian ini adalah pengawasan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah atasan dalam hal ini yaitu pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. disamping pengawasan oleh pemerintah atasan , pemerintah desa juga mendapat pengawasan dari luar lembaga pemerintah, yaitu dari warga desa, pers, lembaga swadaya masyarakat(lsm), lembaga pemberdayaan masyarakat(lpm) dan dari lembaga peradilan, serta pengawasan yang dilakukan atas kinerja kepala desa dilakukan oleh badan permusyawaratan desa bersama warga desa, pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan badan permusyawaratan desa(bpd) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, berfungsi mengawasi setiap kebijakan yang lahir dari pemerintah desa bersama masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tidak Tersedia Deskripsi