Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembanagn tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata api ilegal. senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyrakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang. secara normatif, indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil.. penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari bahan hukum atau sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum. dan penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan undang-undang yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil merupakan kewenangan mutlak dari kepolisian yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api. untuk memiliki izin tersebut harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari aparat intelejen dari markas besar polisi provvinsi dimana pemohon tersebut tercatat yang dengan syarat yang telah ditentukan. kepemilikan senjata api tanpa hak atau illegal dengan alasan apapun termasuk bela diri serta menjaga keamanan diri adalah perbuatan yang dikatagorikan sebagai kejahatan karena kepemilikan senjata api harus mendapatkan izin dari kepolisian.

Tidak Tersedia Deskripsi