Pemanfaatan atau pendayagunaan barang milik daerah terkandung makna bahwa tujuan pemanfaatan barang milik daerah adalah optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah guna mendorong peningkatan penerimaan daerah. kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dimungkinkan sepanjang menyangkut barang publik, berhubung pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang publik yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat. penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari bahan hukum atau sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum. dan penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan undang-undang yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. pemanfaatan barang milik daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah nomor 07 tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah yaitu pada bab xi, dan pada pasal 56 ayat (1), apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. selanjutnya apabila penyelesaian perselisihan sesuai perjanjian kerjasama tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak Tersedia Deskripsi