Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap karakteristik hubungan hukum antara perusahaan gas negara (pgn) sebagai pelaku usaha dengan konsumen gas rumah tangga yaitu masyarakat khususnya masyarakat kelurahan sebengkok kecamatan tarakan tengah dan masyarakat kelurahan karang balik kecamatan tarakan barat di kota tarakan. hal ini menurut penulis sangat menarik karena alur atau tata cara penyambungan jaringan gas yang tidak seperti pada umumnya, ini dikarenakan pemasangan jaringan gas rumah tangga merupakan program nasional yang menjadi prioritas pemerintah. diluncurkannya program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi beban subsidi energi. program ini disambut baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat karena selain telah terjadi kelangkaan bahan bakar minyak, gas lpg pun sangat langka dipasaran sehingga dengan alternative jaringan gas rumah tangga atau gas kota ini menjadi jawaban atas permasalahan tersebut sekaligus masyarakat dijanjikan dengan harga yang murah dan terjangkau. pemasangan jaringan gas rumah tangga sampai pada rumah pelanggan disubsidi oleh pemerintah sehingga masyarakat atau pelanggan tidak dipungut biaya atau gratis, namun tidak ada perjanjian atau kontrak tertulis yang harus ditanda tangani dan dipahami masyarakat sebagai pelanggan sehingga masyarakat secara langsung tidak memahami hak dan kewajibannya. kondisi inilah yang akan menjadi bahan kajian penulis dan akan dituangkan dalam karya ilmiah berupa tesis. adapun arah kajian penulis terkait dengan hubungan hukum antara perusahaan gas negara dengan konsumen gas rumah tangga serta hukum perlindungan konsumen serta upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa konsumen. secara singkat menurut pendapat para ahli bahwa hubungan hukum itu terjadi manakala ada perikatan atau perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen atau karena undang-undang, selanjutnya suatu perikatan atau perjanjian itu dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. disisi lain untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kerugian yang akan timbul akibat program jaringan gas rumah tangga sebagai pelaku usaha dan konsumen harun tunduk dan patuh kepada undang-undang perlindungan konsumen yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1999 tertang perlindungan konsumen yang telah mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Thesis writing is motivated by the interest the authors of the characteristics of the legal relationship between perusahaan gas negara (pgn) as businesses with consumers gas household village community is people especially sebengkok central tarakan subdistrict and village community karang balik district of west tarakan in tarakan. this is according to the author is very interesting because the groove or ordinances splicing gas networks that do not like in general, this is because the network installation household gas is a national program that is a government priority. the launch of this program is one of the government's efforts to reduce the burden of energy subsidies. the program was well received by the local government and the community because in addition there has been a scarcity of fuel oil, lpg gas is very rare in the market so that the alternative networks household gas or city gas has become the answer to these problems at once the community promised to find cheap and affordable. installation of domestic gas network to the customer's home is subsidized by the government so that the public or customers free of charge or for free, but there is no agreement or a written contract must be signed and understood people as customers so that the people directly not understand rights and its obligations. this condition will be the subject of study and the authors will be stated in the form of scientific papers thesis. as for the direction of studies related to the author of legal relations between the state gas company by consumers gas household and consumer protection law and the efforts to do in the event of consumer disputes. briefly the opinion of experts that the legal relationships that occur when there is commitment or agreement between the businessmen and the consumers or because the act, then a commitment or agreement that can be done either in writing or orally. on the other hand to address public concern over possible losses that would arise from network program household gas as businesses and consumers harun submissive and obedient to the law on consumer protection, namely law no. 8 of 1999 tertang consumer protection has arranged rights and obligations consumer and business communities.