Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 (pp no. 24 tahun 1997) tentang pendaftaran tanah, untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah maka setiap kali terjadi perubahan kepemilikan hak atas tanah harus didaftarkan. perubahan kepemilikan hak atas tanah hanya dapat didaftar apabila berdasarkan akta yang dibuat oleh ppat (pasal 37 ayat (1) pp no. 24 tahun 1997). namun pada kenyatannya masyarakat di kota tarakan masih ada yang melakukan jual beli di bawah tangan, oleh karena itu, perlu kesadaran dari masyarakat untuk melakukan jual beli dihadapan ppat, dan dibuatkan akta jual beli, serta mendaftarkan peralihannya di kantor pertanahan. maka dbuatlah tesis yang berjudul kepastian hukum jual beli tanah yang belum bersertipikat. metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. penelitian ini merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. hasil penelitian menunjukan: pertama, saat ini sebagian masyarakat masih melakukan jual beli tanah di bawah tangan terutama disebabkan oleh: biaya lebih murah, pelaksanaannya mudah dan cepat, dan adanya rasa saling percaya di masyarakat dalam melakukan jual beli tanah. kedua, menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, jual beli tanah di bawah tangan tersebut dianggap sah oleh masyarakat, apabila telah dicatat dalam register buku desa dan dengan ditindaklanjuti dengan balik nama pajak. menurut hukum formal, jual beli di bawah tangan tidak mempunyai kepastian hukum selama jual beli tanah tersebut belum didaftarkan pada kantor pertanahan. ketiga, kepastian hukum terhadap jual beli tanah di bawah tangan akan tercapai apabila telah dilakukan pendaftaran tanahnya di kantor pertanahan. pendaftaran tanah yang dilakukan dengan alat bukti jual beli di bawah tangan, dengan mengacu pada ketentuan pasal 60 ayat (2) huruf “g” dan huruf “f” pmna/kepala bpn no.3 tahun 1997 dan peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan.

Based on government regulation no. 24 of 1997 ( pp no.. 24 of 1997 ) of the land registry, to obtain legal certainty to land it every time there is a change of ownership of land rights must be registered. changes in land ownership can only be registered if, based on a deed made by the public ( article 37 paragraph ( 1 ) pp. 24 of 1997 ). but in fact the people in the district there are holy bought and sold under the counter,a deed of sale,a s well as to register a transfer at the land office. then conducted research with the title : legal certainty buying and selling land that has uncertified. methods this study used normative juridic approach. this study took a many literature to find the rule of lawand the doctrine of that issues. the results showed : first, today most people in the district are still buying and selling holy land under the hand mainly due to : lower costs, implementation easy and fast, and lack of trust in the community in buying and selling land. second, according to the custom prevailing in the society, under the sale and purchase of land in the hands of the considered legitimate by the community, if it has been recorded in the register book the village and followed up with a name behind the tax. according to the formal law, buying and selling at the bottom of the hand does not have the rule of law during the sale and purchase of the land has not been registered with the land office. third, the rule of law against the sale and purchase of land under the hand will be achieved when land registration was carried out in the land office. holy district land office in carrying out land registration which is done by means of buying and selling proof under the hand, with reference to the provisions of article 60 paragraph ( 2 ) letter g and f pmna / head of bpn no.. 3, 1997 and the regulation of the national land agency of the republic of indonesia no. 1 of 2010 on service standards and regulation of land.