Pengelolaan kolaboratif tnkm hakekatnya merupakan inovasi dalam pengelolaan taman nasional di indonesia yang mengedepankan kepentingan bersama, saling berbagi tanggung jawab, peran dan manfaat antara pemerintah, masyarakat lokal dan lsm. tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan dewan pembina dan pengendali pengelolaan kolaboratif (dp3k) taman nasional kayan mentarang dan untuk mengetagui mekanisme dan kebijakan pengelolaan taman nasional kayan mentarang (tnkm) jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan menggunakan bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan analisis kualitatif. berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa kewenangan dp3k tnkm antara lain mewadahi aspirasi para pihak dalam rangka pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan kolaboratif tnkm, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap perencanaan, mekanisme dan pelaksanaan program dan atau kegiatan kolaboratif di tnkm dan memberikan saran dan pertimbangan dalam pengelolaan kolaboratif tnkm sesuai dengan peraturan perundang-undangan. mekanisme pengelolaan secara kelembagaan (dewan penentu kebijakan dpk) yang dibentuk berdasarkan keputusan mentri kehutanan nomor 1215/kpts-ii/2002 selanjutnta lembaga tersebut diubah melalui sk mentri kehutanan nomor 374/menhut-ii/2007 menjadi dewan pembina dan pengendali pengelolaan kolaboratif (dp3k) lembaga ini terdiri dari perwakilan masyarakat adat, pemerintah kabupaten malinau, pemerintah kabupaten nunukan, pemerintah provinsi kalimantan timur dan departemen kehutanan. lembaga inilah yang akan menangani permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan tnkm serta memberikan pengawasan, pembinaan dan kebijakan dalam pengelolaan kolaboratif tnkm.

Tidak Tersedia Deskripsi