Terbitnya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mengatur mengenai penerimaan aparatur sipil negara non-pns yang disebut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) ternyata masih menyisakan masalah yang pelik bagi pemerintah pusat maupun daerah, terkait dengan masih adanya tenaga honorer, ptt dan pegawai kontrak yang tidak terakomodir dalam uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn sebagaimana yang dimaksud dengan pppk. oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum tenaga honorer, pegawai tidak tetap atau pegawai kontrak pemerintah yang telah diangkat pemerintah pada undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn dengan menggunakan pendekatan yuridis dan konseptual. maka hasil penelitian ini menunjukan bahwa pegawai kontrak yang dipekerjakan di pemerintahan kota tarakan rata-rata ditempatkan di bagian teknis di berbagai satuan kerja perangkat daerah (skpd) yang ada di pemerintahan kota tarakan. berdasarkan pada uu no 43 tahun 1999, pegawai kontrak pemerintahan kota tarakan tergolong ke dalam kategori pegawai tidak tetap (ptt). keberadaan pp no 48 tahun 2005 menjadi dilematik dan pragmatis bagi para pegawai tidak tetap sendiri karena keberadaannya yang cenderung menjadi bias dan terjadi pemilahan yang secara nyata telah menimbulkan perpecahan di lingkungan aparatur khususnya pegawai tidak tetap, karena tidak adanya pengakuan secara hukum dari pemerintah.

Tidak Tersedia Deskripsi