Penulisan tesis ini mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap pemberian bantuan hibah pemerintah kota tarakan kepada organisasi kemasyarakatan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kriteria dan mekanisme pemberian bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan di kota tarakan serta bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum terhadap pemberian bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan setelah adanya permendagri nomor 14 tahun 2016. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder serta bahan lain yang mendukung pembahasan materi ini. dalam penelitian ini menjabarkan tentang kriteria pemberian bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan menurut permendagri nomor 14 tahun 2016 yaitu : a). peruntukan hibah secara spesifik telah ditetapkan. b). bantuan hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. c). memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. d). memenuhi persyaratan penerima hibah yaitu organisasi kemasyarakatan telah terdaftar pada kementerian hukum dan ham paling singkat 3 (tiga) tahun, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan serta memiliki sekretariat tetap. adapun mekanisme dari pemberian bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan dimulai dengan penyampaian permohonan hibah secara tertulis kepada kepala daerah, yang selanjutnya kepala daerah menunjuk skpd teknis untuk melakukan evaluasi permohonan hibah. dari hasil evaluasi, kepala skpd menyampaikan rekomendasi kepada kepala daerah melalui tapd. tapd memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. hasil rekomendasi dan pertimbangan dimaksud menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam kua-ppas yang akan dibahas dan disepakati oleh tapd dan panitia anggaran dprd dan hasilnya akan menjadi pedoman bagi ppkd untuk menetapkan rka-ppkd serta menjadi dasar penganggaran hibah dalam apbd. selanjutnya kepada daerah dapat menetapkan daftar penerima hibah dan menyalurkan bantuan hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

This thesis examines the judicial review of relief tarakan city government grants to community organisations. this study aims to identify and understand the criteria and mechanisms for providing grants to community organizations in the town of tarakan and aims to identify and understand the legal consequences of the provision of grants to community organizations after their permendagri 14, 2016. this study is a normative law by using approach legislation and conceptual approaches. legal materials in the form of primary legal materials, secondary as well as other materials that support the discussion of this matter. in this study describes the criteria for awarding grants to community organizations in accordance with regulation no. 14 of 2016, namely: a). specifically grant allocation has been set. b). grant aid is not mandatory, nonbinding and does not continuously each financial year, unless otherwise stipulated by legislation. c). provide a benefit for the local government in supporting the implementation of the functions of government, and community development. d). meet the requirements of the grant recipients are community organizations have been registered with the ministry of justice and human rights minimum 3 (three) years, domiciled in the territory of the relevant local government administration and has a permanent secretariat. the mechanism of awarding grants to community organizations starting with the submission of the grant application in writing to the regional head, who subsequently appointed regional head of technical skpd for evaluating the grant application. from the results of the evaluation, the chief skpd shall make recommendations to the regional head through tapd. tapd give due consideration to these recommendations in accordance with the priorities and fiscal capacity. the recommendations and considerations forms the basis for the inclusion of a budget allocation of grants in kua-ppas to be discussed and agreed upon by tapd and budget committee of parliament, and the result will be a guideline for rka-ppkd to establish the basis for budgeting ppkd and grants in the budget. further to regions can set a list of grantees and distribute grants in accordance with the legislation in force.