
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Bidang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
Pengarang : Eric Prima Setiawan
Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan,2015Abstrak Indonesia
Perkembangan proses modernisasi menunjukkan korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. namun tidak jarang dalam mencapai tujuan dan kepentingan korporasi mengakibatkan terjadi tindakan pelanggaran hukum dan mengakibatkan korban menderita kerugian. korporasi di bidang ketenagakerjaan, bahwa tidak jarang korporasi melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap pekerja/buruh adalah berupa perbuatan mengabaikan keamanan dan keselamatan kerja buruh, yang berarti mengabaikan apa yang menjadi kepentingan dari para buruh bersangkutan. undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan payung hukum terhadap tenaga kerja/buruh, sehingga diperlukan secara tegas dan eksplisit mengenai pertanggungjawaban korporasi secara umum di dalam undang-undang ini. metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual dan perundangan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban korporasi di bidang ketenagakerjaan dan ius constituendum pertanggungjawaban korporasi di bidang ketenagakerjaan. undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum mencerminkan secara eksplisit mengenai bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi terkait tidak ada pengaturan khusus sanksi pengganti apabila korporasi tidak membayar sanksi denda pokok yang dijatuhkan serta apabila korporasi tidak memenuhi kewajiban membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada pekerja/buruh. sebagai upaya ius constituendum terkait pertanggungjawaban korporasi adalah dengan memberlakukan pengaturan tersendiri secara tegas dan eksplisit mengenai pertanggungjawaban korporasi secara umum dalam undang-undang ini. sehingga terwujud kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban korporasi di bidang ketenagakerjaan.
Abstrak Indonesia
The development process of modernization shows that corporations play an important role in society. however, in achieving the goals and interests, corporations occasionally commit acts in violation of the law and result in the victim suffering a loss. corporations in the field of labor also commit offenses or crimes in the form of actions that ignore the security and safety of laborers. it means that the corporation has ignored the interest of the laborers. act no. 13 of 2003 on labor is the legal basis for the laborers. therefore it is necessary to make unequi vocal and explicit arrangements about corporations? liability in general within the act. the method used in this thesis is a normative juridical with a conceptual and legislation approach. the aim of this study was to analyzing and explain the form of corporations' liability and ius constituendum of corporations' liability in the field of labor. act no. 13 of 2003 on labor still has not regulate explicitly the corporations? liability to the victims of corporations? crime. it is because there is no specific regulation on sanctions replacement if the corporation does not pay the principal financial penalties imposed and there is no provision governing when a corporation does not meet its obligations to pay for the rights and/or compensation to laborers. the effort of ius constituendum related to corporations' liability is to en act a separate regulation expressly and explicitly regarding corporations' liability in general within the act. thus, the criminal law policy of corporations' liability in the field of labor can be realized.