Pasal 34 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 merupakan landasan konstitusional tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui jaminan sosial dituangkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. wujud konkrit eksistensi negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial termaktub dalam undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. berdasarkan pasal 28 h ayat (3), jaminan sosial merupakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan konstitusi. di satu sisi, kesehatan masyarakat merupakan hak dan tanggung jawab negara untuk mengupayakan itu, di sisi lain negara tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, sehingga diterapkan prinsip gotong royong dimana masyarakat yang tergolong mampu menanggung beban masyarakat yang kurang mampu. hal yang bertentangan dengan hak asasi adalah ketika masyarakat yang mampu diwajibkan menjadi peserta program jaminan kesehatan dan membayar kontribusi iuran, sementara rakyat telah membayar pajak yang sifatnya wajib. sebagai konsekuensi kewajiban tersebut, masyarakat yang telah memenuhi persyaratan menjadi peserta jaminan sosial, dikenakan sanksi terhadap ketidakpatuhan mengikuti program jaminan sosial. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada alasan hukum (ratio legis) pengaturan sanksi terhadap kewajiban masyarakat mengikuti program jaminan sosial serta kebijakan hukum pidana di dalam undang-undang nomor 24 tahun 2011. metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan dengan undang-undang malaysia akta keselamatan sosial pekerja 1969, dengan harapan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pengaturan sanksi bagi pelaksanaan jaminan sosial di masa yang akan datang.

Article 34 of the constitution of the republic of indonesia year 1945 is the cornerstone of the constitutional responsibility of the state in realizing the social welfare. the form of mplementation of social welfare through social security stipulated in law number 40 year 2004 concerning the national social security system. the concrete manifestation of the existence of the state in the administration of social security embodied in the act number 24 year 2011 on the social security administering bodies. pursuant to section 28h (3) social security is a human right, as mandated by the constitution. on the one hand, public health is the right and responsibility of states to seek it, on the other hand the state does not have enough budget to cover all the expenses the implementation of health insurance, so it applied the principle of mutual assistance where people are classified as the able communities to bear the disadvantaged communities. things that are contrary to human rights is when the able communities are required to become participants of the health insurance program and pay a contribution dues, while the people have to pay taxes that are required. as a consequence of this obligation, the people who have met the requirements to become a participant of social security, sanctions against non-compliance following the social security program. this research is a normative law, which focuses on legal reasoning (ratio legis) arrangement of sanctions against the obligation of society to follow the program of social security and criminal law policy in the act number 24 year 2011. in the framework of the law enforcement of the agency of social security administering, the policy of criminal law in the process of criminalization and comprehensive of the criminal justice mechanism is required. the approach method used is the statute approach, the conceptual approach and the comparative approach to comparing with malaysia law social worker safety act, 1969, with the expectation to provide input for improvement of sanction arrangements for the implementation of social security in the future.