Penulisan tesis ini mengkaji tentang status hukum widyaiswara yang mengikuti mutasi lelang jabatan di pemerintah daerah menurut undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ada dua yaitu pertama: kedudukan widyaiswara mengikuti mutasi lelang jabatan berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 terhadap asn di tarakan dan kedua: hak widyaiswara dalan jabatan srtuktural. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersier. hasil penelitian ini menunjukan bahwa jabatan widyaiswara yang merupakan jabatan fungsional tertentu berdasarkan undang-undang asn nomor 5 tahun 2014 dapat melakukan zig-zag kejabatan srtuktural atau yang sejenis sesuai dengan peraturan pemerintah. undang-undang aparatur sipil negara telah berlaku sejak 15 januari 2014 dan ditetapkan dengan nomor 5 tahun 2014. undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek kkn, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

The writing of this thesis examines the legal status of widyaiswara following the auction movement of position in local government according to law number 5 year 2014 on state civil apparatus. the problems studied in this research are the first two: the position of widyaiswara following the auction of position auction based on law number 5 year 2014 against asn in tarakan and second: widyaiswara right in struktural position. this research is normative law research using approach of legislation and conceptual approach. the legal substance used in this research is derived from library research in the form of primary, secondary and tertiary law materials. the results of this study indicate that the position of widyaiswara which is a certain functional position based on the act of asn number 5 year 2014 can do zig-zag struktural or similar kindness in accordance with government regulation. the state civil apparatus act has been in force since january 15, 2014 and is stipulated by number 5 of 2014. this law is the basis for the management of state civil apparatuses aimed at building a civilian state apparatus that is integrity, professional and neutral and free from political intervention, also free from corrupt practices, and able to provide quality public services for the community.