Korban luka-luka atas kecelakaan lalu lintas tidak semua mendapatkan laporan polisi, sehingga mereka tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan jaminan (perlindungan) dari negara melalui jasa raharja untuk meringankan beban mereka. pemerintah wajib memberikan hak masyarakat, karena mereka telah melaksanakan kewajibannya. berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan permasalahan bahwa urgensi proses verbal sebagai pelaksanaan pasal 17 pp nomor 18 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalu lintas jalan dan upaya hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas untuk memperoleh santunan dana kecelakaan jasa raharja. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, hasilnya merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. selain itu, juga dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu merupakan pendekatan ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat autoritatif dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. adapun yang didapatkan dari hasil penelitian. pertama, pasal 17 ayat (2) pp no. 18 th. 1965 (b) bahwa untuk pembuktian keabsahan suatu tuntutan terhadap dana kecelakaan lalu-lintas jalan, wajib diserahkan proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas yang bersangkutan, maka instansi lain yang berwenang cukup jelas dapat mengeluarkan proses verbal sesuai dengan kompetensinya masing-masing karena memiliki substansi yang sama. proses verbal berisi keterangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan santunan. kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan sesuai pasal 18 ayat (1) pp no.18 th 1965 bahwa hak atas pembayaran santunan menjadi gugur dalam hal (a) jika tuntutan pembayaran dana tidak ajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan yang bersangkutan. dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan berupa dokumen dasar dan dokumen pendukung guna verifikasi oleh jasa raharja untuk diproses melalui jalur kebijaksanaan (ex gratia et sans prejudice). demi menjaga eksistensinya jasa raharja dituntut untuk lebih dekat kepada masyarakat.

Victims of injuries to traffic accidents are not all getting the police reports, so they do not get their right to obtain state guarantees (protection) through jasa raharja to lighten their burdens. governments are obliged to grant people the right, because they have done their duty. based on the background of the above problems, it was formulated that the urgency of verbal process as the implementation of article 17 of government regulation number 18 of 1965 on the implementation of road traffic accident fund and legal efforts for the victims of traffic accidents to obtain the funds of jasa raharja accident. this research uses normative legal research method with statute approach which is studying whether there is consistency and conformity between a law with other law, the result is an argument to solve the problem faced. in addition, also with a conceptual approach (conceptual approach) is an idea approach that gave birth to legal concepts and legal principles relevant to the issue of law. the legal aterials used are the authoritative primary legal materials and secondary legal materials in the form of all legal publications covering textbooks, legal dictionaries, legal journals and comments on court decisions.as for that obtained from the research. first, article 17 paragraph (2) pp. 18 th. 1965 (b) that in order to verify the validity of a claim against the road traffic accident fund, a verbal process of the traffic police or other authorized person concerning an accident must have occurred with the traffic vehicle concerned, then another authorized agency may clearly issued a verbal process in accordance with their respective competencies because it has the same substance. verbal process contains information that there has been a traffic accident and is an absolute requirement to get compensation. secondly, a legal remedy which may be made pursuant to article 18 paragraph (1) of pp no.18 of 1965 that the right to compensation shall be void in the event that (a) if the payment claim of the fund s not submitted within six months after the occurrence of a road traffic accident concerned. by attaching the required requirements in the form of basic documents and supporting documents for verification by jasa raharja to be processed through the wisdom point (ex gratia et sans prejudice). in order to maintain its existence jasa raharja is required to be closer to the public.