Undang-undang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum materiil untuk mengatur suatu keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. keputusan yang dimaksud adalah keputusan fiktif-positif, suatu tindakan diam badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. berdasakan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah : (1). ratio legis permohonan perizinan yang termasuk dalam kategori keputusan fiktif-positif. (2). akibat dan upaya hukum terhadap penetapan keputusan fiktif-positif oleh pejabat publik atas permohonan perizinan menurut undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research) dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). bahan hukum primer dan sekunder menggunakan teknik studi kepustakaan yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik penalaran yang bersifat logika deduktif. hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa ratio legis permohonan perizinan yang termasuk dalam kategori keputusan fiktif-positif yaitu guna memberikan perlindungan hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi pemohon/masyarakat terkait birokrasi/sistem perizinan dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyangkut kepentingannya. sedangkan akibat dan upaya hukum terhadap penetapan keputusan fiktif-positif oleh pejabat publik atas permohonan perizinan menurut undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu berupa akibat hukum apabila gugatan atau permohonan dikabulkan, gugatan atau permohonan ditolak, gugatan atau permohonan tidak dapat diterima, gugatan atau permohonan gugur. upaya hukum terhadap penetapan keputusan berupa upaya hukum melalui jalur penyelesaian sengketa ptun yaitu keberatan dan banding, kemudian upaya hukum melalui jalur pengadilan berupa gugatan ke ptun dan mengajukan permohonan fiktif-positif ke ptun.

Government’s administrative act becomes the material law base to regulate the decision and/or the action of the government institution/ the functionary based on the indonesian regulation. the decision mentioned is the fictive-positive decision, the silent action of institution and/or functionary that does not determine and/or execute decision and/or action, so the appeal reputed granted by law. based on the above, the writer brings two matter: (1). legislative ratio, the appeal of license which included to the decision of fictive-positive. (2). the consequences and the legal effort of the determining fictive-positive decision by the public policy maker as the answer for the appeal based on act no, 30 in 2014 about government administration. this research uses the juridical normative method (normative legal research) and the regulation approach (statute approach), and theoretical approach (conceptual approach). the primary and the secondary data use the literature studies which then being analyzed by using the deductive-logical reasoning. from the analysis of the research, the writer find the answer of the questions that legislative-ratio of the license appeal is included to the fictivepositive decision to give the legal protection and the certainty of law to the ppellant/society related to the bureaucracy/ license system with the institutional government/ functionary which related to their interest. while the consequences and the law effort of the determining fictive-positive decision by the public policy maker as the answer for the appeal based on act no, 30 in 2014 about government administration is the accusation or the appeal granted, the accusation or the appeal rejected, the accusation or the appeal cannot be accepted, the accusation or the appeal fall. the consequences of the determining decision can be administration dispute resolution by using the objection and consideration, and the court by sending objection to the court of administrative government official and sending the fictive-positive appeal to the court of administrative government official.