Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak–anak di indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang–orang sebagai tempat berlindung. oleh karena ini penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni melakukan pengamatan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dan sejauh mana peraturan tersebut ditegakkan, dan melakukan wawancara kepada pihak terkait. hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan sanksi pidana yang berlaku terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan melihat sisi meringankan dan memperberat hukuman terhadap pelaku. dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku masih diperlukan evaluasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, dikarenakan belum sepenuhnya perlindungan-perlindungan seperti yang tercantum dalam pasal 69a peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah diberikan kepada anak korban kejahatan kekerasan seksual.

The phenomenon of acts of violence that occur in children in indonesia began to reap strong scrutiny from various groups at a time when many private television stations broadcast it vulgarly on criminal programs, such as: rape cases committed by the victim's family or close people of the victim, sodomy cases, trafficking of children to be exploited to become commercial sex workers to murder. the number of cases of child abuse that occur in indonesia is considered as one indicator of the poor quality of child protection. the existence of children who have not been able to live independently of course really need people as a shelter. therefore, the writer raises the issue of legal protection for children victims of sexual violence. the formulation of the problem in this research is the application of criminal sanctions for perpetrators of sexual violence crimes against children and legal protection against children who are victims of sexual violence crimes. the research method used is empirical juridical research that is observing a statutory regulation and the extent to which these regulations are enforced, and conducting interviews with relevant parties. the results of this study are that the application of criminal sanctions that apply to perpetrators of crimes of sexual violence against children is in accordance with the applicable laws and regulations, namely a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of rp5 .000,000,000.00 (five billion rupiah) by looking at the relief and aggravating punishment against the perpetrators. in providing protection for perpetrators an evaluation is still needed to improve the protection of children, because it is not yet fully the protections as listed in article 69a of the government regulation in lieu of the republic of indonesia law no. 1 of 2016 concerning second amendment to law number 23 of 2002 concerning child protection has been given to child victims of sexual violence crimes.