Mahkamah konstitusi (mk) memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan pemilu dan memastikan legitimasi proses demokrasi di indonesia. putusan mk nomor 226-01-17-24/phpu.dpr-dprd-xxii/2024, yang memerintahkan pemungutan suara ulang (psu) di daerah pemilihan (dapil) i tarakan tengah serta mendiskualifikasi salah satu calon legislatif, menimbulkan berbagai implikasi hukum dan politik. tesis ini menganalisis problematika putusan tersebut dalam konteks negara demokrasi, mengkaji dampaknya terhadap perkembangan hukum ke depan, serta menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam menjaga integritas pemilu. meskipun pemilu di indonesia telah mengalami berbagai reformasi, pelanggaran pemilu tetap menjadi masalah serius yang berpotensi merusak legitimasi hasil pemilu. studi ini mengisi kesenjangan penelitian dengan mengeksplorasi bagaimana putusan mk, khususnya terkait psu, memengaruhi legitimasi pemilu dan menyoroti tantangan hukum yang muncul dari implementasi putusan tersebut. berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, problematika putusan mk nomor 226-01-17-24/phpu.dpr-dprd-xxii/2024 dalam negara demokrasi, dan permasalahan kedua implikasi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum kedepan.. dalam penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). hasil penelitian menunjukkan bahwa psu dapat memperkuat integritas pemilu, tetapi juga menimbulkan dilema hukum, terutama terkait batasan kewenangan mk dalam menerapkan ultra petita. putusan ini menegaskan perlunya peningkatan transparansi penyelenggara pemilu serta regulasi yang lebih ketat guna menghindari sengketa serupa di masa depan. oleh karena itu, disarankan revisi kebijakan terkait psu dan peningkatan pengawasan oleh kpu serta bawaslu untuk memastikan pemilu yang lebih adil dan berintegritas. kata kunci: pemilu, mahkamah konstitusi, pemungutan suara ulang, legitimasi pemilu, ultra petita

The constitutional court (mk) plays a crucial role in upholding electoral justice and ensuring the legitimacy of the democratic process in indonesia. mk decision number 226-01-17-24/phpu.dpr-dprd-xxii/2024, which ordered a re-vote (psu) in electoral district (dapil) i tarakan tengah and disqualified one legislative candidate, has raised various legal and political implications. this thesis analyzes the issues surrounding this decision within the context of a democratic state, examines its impact on future legal developments, and highlights the challenges in maintaining electoral integrity. despite electoral reforms in indonesia, election violations remain a serious issue that can undermine the legitimacy of election results. this study addresses a research gap by exploring how mk decisions, particularly regarding psu, affect electoral legitimacy and highlight legal challenges arising from their implementation. based on this background, the research focuses on two main issues: first, the problems associated with mk decision number 226-01-17-24/phpu.dpr-dprd-xxii/2024 within a democratic state, and second, the implications of this decision for future legal developments. this study employs normative legal research, using the statutory approach and conceptual approach. the findings indicate that psu can enhance electoral integrity but also create legal dilemmas, particularly regarding the constitutional court's authority in applying ultra petita. this decision underscores the need for greater transparency among election organizers and stricter regulations to prevent similar disputes in the future. therefore, it is recommended that policies related to psu be revised, and oversight by the general election commission (kpu) and election supervisory board (bawaslu) be strengthened to ensure a fairer and more credible electoral process. keywords: election, constitutional court, re-vote, electoral legitimacy, ultra petita