Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban partai politik terhadap keuangan negara, dengan fokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu: tanggung jawab partai politik dalam pelaporan bantuan keuangan dari negara, dan bentuk pengawasan terhadap partai politik dalam pelaporan bantuan keuangan tersebut. latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik dalam mendukung kegiatan politik, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga politik. tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan studi literatur, serta kajian peraturan perundang-undangan terkait. data primer dan sekunder dikumpulkan untuk menganalisis mekanisme pelaporan dan pengawasan yang telah diterapkan dalam meningkatkan pertanggungjawaban partai politik. hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab hukum dan etika untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akurat, sebagai bagian dari upaya pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan negara. selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk pengawasan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang melibatkan lembaga negara, aparat pengawas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan tersebut. temuan ini mengindikasikan bahwa sinergi antara pelaporan yang tepat oleh partai politik dan mekanisme pengawasan yang efektif merupakan kunci utama dalam memastikan penggunaan dana publik yang tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan. implikasi dari penelitian ini mendorong perlunya perbaikan sistem pelaporan keuangan serta peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan bantuan keuangan negara kepada partai politik. rekomendasi strategis untuk kebijakan publik disampaikan dengan harapan dapat memperkuat tata kelola keuangan yang baik di sektor politik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di indonesia. kata kunci: pertanggungjawaban partai politik terhadap keuangan negara

This study aims to examine the accounttability of political parties for state finances, focusing on two main problem formulations, namely: the responsibility of political parties in reporting financial assistance from the state, and the form of supervision of political parties in reporting such financial assistance. the background of this study is based on the importance of transparency and accountability in the use of public funds in supporting political activities, which ultimately affects the quality of democracy and public trust in political institutions. the type of research used is normative research with literature studies, as well as studies of related laws and regulations. primary and secondary data were collected to analyze the reporting and supervision mechanisms that have been implemented in improving the accountability of political parties. the results of the study indicate that political parties have a legal and ethical responsibility to prepare transparent and accurate financial reports, as part of an effort to be accountable for state financial assistance funds. in addition, this study identifies various forms of supervision, both internal and external, involving state institutions, supervisory officers, and community participation in the supervision process. these findings indicate that the synergy between proper reporting by political parties and effective supervision mechanisms is the main key to ensuring the use of public funds that are on target and free from misuse. the implications of this study encourage the need to improve the financial reporting system and increase the capacity of supervisory institutions, in order to create better transparency and accountability in the management of state financial assistance to political parties. strategic recommendations for public policy are presented in the hope of strengthening good financial governance in the political sector, as well as increasing public trust in the democratic process in indonesia. keywords: accounttability of political parties for state finances