Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi majelis tuntutan ganti rugi dalam penyelesaian kerugian daerah oleh pegawai negeri sipil bukan bendahara/ pejabat lainnya di kabupaten tana tidung. penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). berdasarkan hasil penelitian mekanisme tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain proses penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme administratif maupun peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2016. untuk di kabupaten tana tidung mekanisme tuntutan ganti rugi merujuk pada peraturan bupati tana tidung nomor 44 tahun 2020 tentang penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah, dengan cara penyelesaian melalui surat keterangan tanggung jawab mutlak (sktjm), surat keputusan penetapan batas waktu (skpbw), penyelesaian melalui penerbitan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara (skp2ks), penyelesaian kerugian daerah melalui majelis. selanjutnya bahwa kerugian daerah kabupaten tana tidung yang berpotensi kedaluwarsa s.d. semester ii tahun 2024 kembali hanya 31,72% dan yang tidak kembali 21,94%. data tersebut menunjukkan bahwa eksistensi majelis tuntutan ganti rugi dalam penyelesaian kerugian daerah oleh pegawai negeri sipil bukan bendahara / pejabat lainnya di kabupaten tana tidung kurang efektif. hal ini berarti juga pengembalian kerugian daerah kabupaten tana tidung melalui tp-tgr belum efektif. dan bila dicermati penyebab mendasar kondisi tersebut dikarenakan kurangnya sanksi administratif yang efektif serta rendahnya pemahaman mengenai prosedur hukum terkait tgr. kata kunci: eksistensi, tuntutan ganti rugi, kerugian daerah, pns bukan bendahara/pejabat lainnya.

This research aims to analyze the existence of the claims tribunal in the settlement of regional losses by civil servants who are not treasurers or other officials in tana tidung regency. this research employs a normative legal research type, using a statutory approach (statute approach). based on the research findings, the mechanism for claims for compensation against civil servants who are not treasurers or other officials can be resolved through administrative or judicial mechanisms as regulated in government regulation no. 38 of 2016. in tana tidung regency, the compensation claim mechanism refers to regent regulation no. 44 of 2020 on the settlement of treasury claims and claims for compensation of regional finance and assets. the settlement process includes: resolution through a statement of absolute responsibility (sktjm), decision letter on time limit determination (skpbw), resolution through the issuance of a provisional compensation charge decision letter (skp2ks), and resolution of regional losses through the tribunal. furthermore, regional losses in tana tidung regency that are at risk of expiring by the second semester of 2024 are projected to be recovered only by 31,72%, while 21,94% remain unrecovered. this data indicates that the existence of the claims tribunal in resolving regional losses caused by civil servants who are not treasurers or other officials in tana tidung regency is ineffective. this also implies that the recovery of regional losses through the treasury and compensation claims mechanism (tp-tgr) has not been effective. upon further analysis, the root causes of this issue include the lack of effective administrative sanctions and a low level of understanding regarding legal procedures related to compensation claims (tgr). keywords: existence, claims for compensation, regional losses, non-treasurer civil servants/other officials.