Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pemalsuan surat pernyataan pemilik tanah, dengan fokus pada putusan perkara nomor 225/pid.b/2023/pn tar. penelitian ini berupaya untuk memahami pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menyusun tuntutan dan upaya hukum, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan lokasi penelitian di pengadilan negeri tarakan dan kejaksaan negeri tarakan. data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, serta studi kepustakaan yang meliputi dokumen resmi, buku, dan jurnal terkait. hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum menekankan pada unsur-unsur pasal yang didakwakan, namun kurang optimal dalam mengembangkan dakwaan alternatif yang dapat memberikan ruang bagi penyelesaian hukum yang lebih komprehensif. di sisi lain, hakim dalam putusan ini mempertimbangkan bukti dan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, tetapi menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera. kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan strategi penuntutan yang lebih komprehensif oleh jaksa penuntut umum dan penguatan peran hakim dalam mempertimbangkan semua pasal yang relevan dalam putusan. hal ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas sistem peradilan pidana dan memberikan keadilan yang lebih substantif bagi korban serta masyarakat. kata kunci: tindak pidana, pemalsuan surat, pertimbangan hakim dan jaksa penuntut umum

This study analyzes the criminal act of forging land ownership statements, focusing on the court decision no. 22/pid.b/2023/pn.tar. it examines the public prosecutor's considerations in formulating charges and legal actions and the judge's rationale in rendering the verdict. the research employed an empirical juridical approach conducted at the district court and prosecutor's office of tarakan. data were collected through interviews with law enforcement officials and literature studies from official documents, books, and journals. findings reveal that while the public prosecutor focused on the elements of the charged article, the development of alternative charges was insufficient, limiting legal resolution options. meanwhile, the judge based the decision on evidence and legal facts presented during the trial but imposed a lighter sentence than the prosecution demanded, raising concerns about the deterrent effect of the punishment. the study concludes that a more comprehensive prosecution strategy and stronger judicial consideration of all relevant legal provisions are essential to enhance the criminal justice system's credibility and ensure substantive justice for victims and society. keywords: criminal act, document forgery, judicial and prosecutorial considerations