Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pra penuntutan dalam kelengkapan berkas perkara pidana oleh jaksa penuntut umum. serta untuk mengetahui akibat hukum apabila penyidik tidak mampu melengkapi berkas perkara pidana dari jaksa penuntut umum. seluruh sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. metode penelitian menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penilitian hukum empiris. berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa penerapan pra penuntutan dalam kelengkapan berkas perkara pidana di kejaksaan negeri tarakan telah diterapkan dan terjadi kekosongan hukum yang mengikat dalam pra penuntutan. akibat hukum apabila penyidik tidak mampu melengkapi berkas perkara pidana adalah penghentian penuntutan, pengembalian berkas perkara, ketidakpastian hukum, keluarnya tersangka demi hukum jika masa penahanan telah habis. kata kunci: pra penuntutan, perkara pidana, jaksa penuntut umum, kelengkapan berkas perkara.

This study aims to examine the implementation of pre-prosecution to ensure the completeness of criminal case files by public prosecutors and to determine the legal consequences if investigators fail to complete the criminal case files as requested by the public prosecutor. all legal source materials obtained in this research were analyzed using qualitative analysis. data collection techniques included interviews and documentation. the research methodology employs both a statutory approach and a conceptual approach. the type of research used is empirical legal research. based on the research findings, the author concludes that pre-prosecution has been implemented to ensure the completeness of criminal case files at the tarakan district attorney's office, and there is a binding legal vacuum in pre-prosecution. the legal consequences if investigators fail to complete the criminal case file include termination of prosecution, return of the case file, legal uncertainty, and the release of the suspect by operation of law if the detention period has expired. keywords: pre-prosecution, criminal case, public prosecutor, case file completeness