Dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah diberikan beberapa instrumen penting yang diatur secara eksplisit dalam uud 1945. salah satunya adalah hak angket, hak yang membuat dpr dapat melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. wacana penggunaan hak angket kepada lembaga negara seperti kpu kembali mencuat di dalam kontestasi pemilu 2024 akibat adanya dugaan praktik kecurangan dan ketidaknetralan. kpu sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat tetap, nasional, serta mandiri membuatnya tidak dapat serta-merta dikatakan sebagai objek hak angket sebagaimana lembaga atau komisi yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait mekanisme dan problematika hak angket dpr terhadap dugaan kecurangan pemilu. jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme penggunaan hak angket diatur dalam uu md3 dan peraturan tata tertib dpr. adapun tahapan pelaksanaan angket, meliputi: inisiasi, pembahasan, penyelidikan, penyelenggaraan sidang hak angket, penyampaian laporan, dan pengambilan keputusan. wacana hak angket terhadap pemilu 2024 dimaksudkan untuk membuktikan dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu berlangsung dan bermuara pada penyelidikan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. hak angket diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian atas permasalahan pemilu disamping menempuh penyelesaian secara hukum. namun, ketidakjelasan mengenai legalitas hak angket terhadap lembaga penyelenggara pemilu, batasan dan cakupan, durasi angket, kekurangan dalam pengaturan mekanisme pengawasan, serta luaran yang dihasilkan dapat berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. penggunaan hak angket dpr terhadap dugaan kecurangan pemilihan umum 2024 memiliki kemungkinan yang cukup besar, asalkan terdapat perbaikan regulasi yang lebih spesifik. hal ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mekanisme check and balances dalam pemerintahan.

The house of representatives, in carrying out its oversight function over the government is granted several important instruments that are explicitly regulated in the 1945 constitution. one of them is the right of inquiry, a right that allows the house of representatives to investigate government policies that are allegedly contrary to the laws and regulations. the discourse on the use of the right of inquiry against state institutions such as the kpu has surfaced again in the contestation of the 2024 elections due to alleged fraudulent practices and non-neutrality. kpu as an election organizer that is permanent, national, and independent makes it unable to be considered as an object of the right of inquiry as an institution or commission under the executive power. the objective of the research was to provide an analysis of the mechanisms and problems of the house of representatives' right of inquiry into alleged election fraud. the type of the research conducted was normative legal research. the result of the research concluded that the mechanism for the use of the right of inquiry is regulated in the md3 law and the rules of procedure of the house of representatives. the implementation of the right of inquiry comprises several stages, including initiation, discussion, investigation, holding of the inquiry session, submission of reports, and decision-making. the discourse surrounding the right of inquiry concerning the 2024 elections is intended to substantiate the purported electoral malfeasance that transpired during the electoral process, thereby precipitating an inquiry by the electoral management body. the right of inquiry is expected to be an alternative solution to electoral problems in addition to taking legal remedies. nevertheless, the lack of clarity regarding the legality of the right of inquiry against the emb, the limits and scope, the duration of the inquiry, the shortcomings in the regulation of the supervisory mechanism, and the resulting outcomes may risk causing legal uncertainty. the use of the house of representatives' right of inquiry against alleged fraud in the 2024 general elections has a considerable possibility, provided that there are more specific regulatory improvements. this aims to ensure legal certainty in carrying out the oversight function and the mechanism of checks and balances in government.