
KEWENANGAN KEPALA DESA BUONG BARU KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM MENERAPKAN DISIPLIN KERJA APARATUR DESA
Pengarang : Sri Susilawati
Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan,2025Abstrak Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait kewenangan kepala desa buong baru kabupaten tana tidung dalam menerapkan disiplin aparatur desa. pertama, bagaimana kewenangan kepala desa dalam menerapkan disiplin kerja aparat pemerintah desa didesa buong baru, kedua faktor-faktor apa saja yang jadi penghambat kepala desa dalam menerapkan sanksi administrasi. penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung dari hasil wawancara dari beberapa narasumber, yakni kepala desa, kepala bpd, sekdes dan tokoh masyarakat desa. perlunya kewenangan kepala desa buong baru kabupaten tana tidung dalam menerapkan disiplin aparatur desa. hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan; pertama, kewenangan kepala desa telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. kepala desa dianggap mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif, termasuk dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program pembangunan, serta pengelolaan administrasi desa. selain itu, peraturan yang mengatur kewenangan kepala desa telah memberikan batasan dan panduan yang jelas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. kedua, ada beberapa hambatan kepala desa dalam menerapkan sanksi administrasi, penghambat dalam penerapan sanksi administrasi oleh kepala desa melibatkan faktor eksternal, seperti kurangnya dukungan dari pemerintah atau birokrasi yang rumit. serta faktor internal, seperti keterbatasan pengetahuan, sumber daya, dan tekanan sosial. kata kunci : kepala desa, aparatur desa, dan penerapan disiplin.
Abstrak Indonesia
This study addresses two questions on the power of the village head of buong baru , tana tidung district , in enforcing discipline within the village apparatus . the initial probe concerns how the village head exercises authority in enforcing discipline among government officials in buong baru village . the second inquiry examines the circumstances that hinder the village head's capacity to enforce administrative sanctions . this research represents an empirical legal study from interviews with many sources , including the village head , the head of the regional representative body , the village secretary , and community leaders . the imperative for the enforcement of village apparatus discipline by the newly appointed village head of the tana tidung district is clear . the findings of this study indicated that the village head's authority has been operating satisfactorily under the prevailing regulations . the village head is considered capable of properly carrying out his or her tasks and functions , such as making decisions , implementing development initiatives , and managing the village administration . furthermore , the regulations limiting the village head's authority establish defined limits and norms to ensure that no abuse of power occurs . second , the village head has various challenges in implementing administrative sanctions , including external reasons such as a lack of government backing or cumbersome bureaucracy . internal factors include limited information , resources , and societal pressure . keywords : village head , village apparatus , and discipline implementation .