Ratio legis terhadap mutasi pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara apriyani abstrak mutasi dalam sebuah organisasi memainkan peranan ganda dalam mengembangkan, memelihara dan membina sumber daya manusia untuk berprestasi dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan jabatan yang diemban, menciptakan pemeliharaan hubungan yang baik antara pimpinan, bawahan dan sejawat serta upaya untuk meminimalkan sumber daya manusia dapat wewujudkan prestasinya, memperbaiki hubungan kerja menjauhkan diri dari hukuman. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) kedudukan hukum mutasi pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. (2) ratio legis mutasi pegawai negeri sipil pemerintah provinsi kalimantan utara berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum mutasi pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara adalah mutasi diatur dalam undang–undang asn nomor 5 tahun 2014 lalu diatur lebih lanjut dalam pp nomor 11 tahun 2017 dan peraturan badan kepegawaian negara (bkn). berdasarkan peraturan bkn nomor 28 tahun 2011 mutasi jabatan atau pemindahan jabatan meliputi segala perubahan jabatan seorang pegawai dalam arti umum. ratio legis mutasi pegawai negeri sipil pemerintah provinsi kalimantan utara berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara adalah prosedur yang harus dilakukan dalam melaksanakan mutasi ada dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan salah satunya dalam peraturan badan kepegawaian negara republik indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. peraturan tersebut mengacu pada peraturan pemerintah republik indonesia (pp) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. kata kunci: ratio legis, mutasi, kedudukan hukum

Legis ratio of civil servant transfers based on law number 20 of 2023 concerning state civil apparatus apriyani abstract transfers in an organization play a dual role in developing, maintaining and fostering human resources to excel in improving their performance according to the position held, creating good relations between leaders, subordinates and colleagues and efforts to minimize human resources can realize their achievements, improve work relationships, and distance themselves from punishment. the formulation of the problem in this study is: (1) legal position of civil servant transfers based on law number 20 of 2023 concerning state civil apparatus. (2) legis ratio of civil servant transfers of the north kalimantan provincial government based on law number 20 of 2023 concerning state civil apparatus. this legal research is a normative legal research with a statute approach and a conceptual approach using primary legal materials and secondary legal materials. the results of the study indicate that the legal status of civil servant mutations based on law number 20 of 2023 concerning state civil apparatus is that mutations are regulated in law number 5 of 2014 on asn and are further regulated in government regulation number 11 of 2017 and the regulation of the state civil service agency (bkn). based on bkn regulation number 28 of 2011, job mutations or transfers of positions include all changes in the position of an employee in the general sense. the legis ratio of civil servant mutations of the north kalimantan provincial government based on law number 20 of 2023 concerning state civil apparatus is the procedures that must be carried out in carrying out mutations are in several regulations issued, one of which is in the regulation of the state civil service agency of the republic of indonesia number 5 of 2019 concerning procedures for implementing mutations. the regulation refers to the government regulation of the republic of indonesia (pp) number 11 of 2017 concerning civil servant management. keywords: legis ratio, mutation, legal status