Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap larangan perdagangan ilegal ron 95 petrol di pulau sebatik kalimantan utara, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu menganalisis interaksi hukum dalam masyarakat dan tidak hanya melihat hukum sebagai perangkat normatif tertulis. data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kualitas dan validitasnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap perdagangan ilegal ron 95 petrol belum berjalan efektif. meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, seperti undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi serta undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, penerapan sanksi pidana masih lemah. aparat penegak hukum lebih mengutamakan upaya preventif, seperti penertiban dan himbauan, daripada tindakan represif yang seharusnya mampu menciptakan efek jera bagi pelaku. hambatan penegakan hukum disebabkan oleh faktor geografis, kurangnya koordinasi antarinstansi, perbedaan pemahaman aparat terkait regulasi, serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap bbm malaysia yang lebih murah dan mudah diperoleh. sebagai upaya perbaikan, penegakan hukum represif harus ditegakkan secara tegas untuk menjamin kepastian hukum. selain itu, koordinasi antarinstansi perlu diperkuat, disertai dengan peningkatan patroli di jalur tikus dan pemanfaatan teknologi pemantauan perbatasan. pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan khusus, berupa subsidi bbm dan pemerataan distribusi bbm resmi di pulau sebatik, guna mengurangi ketergantungan masyarakat pada bbm ilegal. pemerintah daerah bersama dprd kabupaten nunukan diharapkan menginisiasi peraturan daerah (perda) inisiatif yang mengatur tata kelola distribusi bbm di wilayah perbatasan, sebagai solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat sebatik. dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud, kepastian hukum tercapai, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan meningkat.

This study aims to analyze the enforcement of criminal law concerning the prohibition of illegal trade in ron 95 petrol on sebatik island, north kalimantan, and the challenges faced in the enforcement process. the study employs an empirical approach, analyzing legal interactions within society rather than viewing law solely as a set of written normative regulations. data collected are analyzed qualitatively and descriptively, categorizing information based on quality and validity. the findings indicate that criminal law enforcement against the illegal trade of ron 95 petrol has not been effective. despite a strong legal framework, including law number 22 of 2001 on oil and natural gas and law number 17 of 2006 on customs, the application of criminal sanctions remains weak law enforcement agencies prioritize preventive measures, such as regulation and advisories, over repressive actions that could create a deterrent effect for offenders. obstacles to law enforcement are attributed to geographical factors, a lack of inter-agency coordination, differing interpretations of regulations among officials, and the community's economic dependence on cheaper and more accessible malaysian fuel repressive law enforcement must be strictly implemented as a corrective measure to ensure legal certainty. additionally, inter-agency coordination should be strengthened, accompanied by increased patrols in smuggling routes and the utilization of border monitoring technology. the central government must establish specific policies, including fuel subsidies and equitable distribution of official fuel on sebatik island, to reduce the community's reliance on illegal fuel. the local government, along with the nunukan regency dprd, is encouraged to initiate a regional regulation (perda) that governs fuel distribution management in border arcas, providing a legal solution that meets the local community's needs. by doing so, equitable law enforcement can be realized, legal certainty can be achieved, and the welfare of border communities can be improved.