UPT. Perpustakaan Universitas Borneo Tarakan | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION
Image of ANALISIS YURIDIS PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
(PUTUSAN 433/Pid.Sus/2020/PN Dum)

ANALISIS YURIDIS PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (PUTUSAN 433/Pid.Sus/2020/PN Dum)

Pengarang : Haeruddin

Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan,2025
    SKRIPSI

Abstrak Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlidungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi. serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pornografi yang korbanya anak. penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik data primer, data sekunder dan data nonhukum. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara libray research (studi pustaka). analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perlidungan khusus terhadap anak menjadi korban tindak pidana pornografi yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak seperti pendampingan, pemulihan, pembinaan, dan kesehatan dan mental, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi yang korbanya anak yaitu didasarkan pertimbangan yuridis seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal. non yuridis seperti latar belakang dan hal-hal memberatkan dan meringkankan. berdasarkan dalam putusan, hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa hakim hanya undang-undang 44 tahun 2008 tentang pornografi dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan tidak menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, tidak pertimbagkan dalam kasus ini, anak adalah sebagai korban. yang seharusnya pasal yang dipidanakan adalah didalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak. kata kunci: perlidungan hukum, pornografi, anak.

Abstrak Indonesia

This study aimed to determine the special protection of children who are victims of pornography crime and to find out the judge’s consideration in imposing a sentence on the perpetrator of pornography crime whose victim was a child. this research utilized a normative research method, and all data obtained in this research consisted of primary data, secondary data, and non-legal data. the data collection technique used was library research (literature study). the data analysis applied was qualitative analysis, which involved collecting data, qualifying, and then linking theories related to this research problem. based on the results of this study, the researcher concluded that special protection for children who became victims of criminal acts of pornography is in law 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection, such as assistance, recovery, coaching, and health and mental, and the consideration of judges in imposing crimes against perpetrators of criminal acts of pornography whose victims are children is based on juridical considerations such as public prosecutor’s indictment, criminal charges, witness testimony, defendant’s testimony, and evidence articles. non-juridical considerations include background and aggravating and mitigating circumstances. based on the verdict, the judge sentenced the defendant to only law 44 0f 2008 concerning pornography and law number 19 of 2016 concerning amendments to law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions did not use law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2012 concerning child protection and the judge’s consideration in sentencing the child did not consider in this case, the child was a victim. the article that should be criminalized is in law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection. keywords legal protection, pornography, children.