Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir liar di kota tarakan. pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir liar di kota tarakan. kedua, bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir liar di kota tarakan. skripsi ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di satuan polisi pamong praja dan perusahan umum daerah tarakan aneka usaha serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. data primer adalah data hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan satuan polisi pamong praja dan perusahan umum daerah tarakan aneka usaha agar memperoleh hasil yang berkompeten. adapun data sekunder adalah undang-undang, dokumen resmi, buku-buku, jurnal, artikel, dan data pendukung lainnya. hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa yang pertama bahwa penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh juru parkir liar dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi keseluruh lapisan masyarakat guna mencegah keinginan yang tidak diinginkan, serta memberikan pembinaan kepada juru parkir liar untuk mendaftarkan diri untuk menjadi juru parkir resmi. kedua, hambatan penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar adalah masalah sosial seperti rendahnya pendidikan, kurangnya rasa patuh masyarakat untuk patuh menaati aturan serta masih adanya sejumlah oknum juru parkir liar yang dilindungi oleh instansi tertentu dan masih adanya sejumlah oknum juru parkir liar yang bernaung dibawah organisasi masa. kata kunci : penegakan hukum, pungutan liar, juru parkir liar

This research aims to answer questions regarding law enforcement against levies by illegal parking attendants in tarakan city. first, how is law enforcement against illegal levies by illegal parking attendants in tarakan? second, what are the obstacles to law enforcement against illegal levies by illegal parking attendants in tarakan city? this research is empirical. it is conducted directly in the satuan polisi pamong praja and perusahan umum daerah tarakan aneka usaha. the data used are primary data and secondary data. primary data are legal data obtained through interviews with satuan polisi pamong praja and perusahan umum daerah tarakan aneka usaha to obtain competent results. secondary data are laws, official documents, books, journals, articles, and other supporting data. the result of this research showed that firstly, law enforcement against illegal levies by illegal parking attendants is carried out through socialization and education to all levels of society to prevent unwanted desires, as well as guiding illegal parking attendants to register themselves to become parking attendants. second, the obstacles to law enforcement against illegal levies committed by illegal parking attendants are social problems such as low education, lack of sense of community compliance to obey the rules, and there are still a number of unscrupulous illegal parking attendants who are protected by certain agencies, and there are still several unscrupulous illegal parking attendants under mass organizations. keywords: law enforcement, illegal levy, illegal parking attendants