Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di jembatan kuning kelurahan juata kerikil kota tarakan merupakan penambang pasir ilegal atau tanpa izin yang dilakukan oleh beberapa pelaku dimana akibat dari kegiatan penambangan pasir ilegal yang dilakukan ini memiliki dampak kerusakan bagi lingkungan. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambang pasir ilegal dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan pasir ilegal. penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris normatif. jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan observasi. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ; 1) pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan pasir secara ilegal di daerah jembatan kuning kelurahan juata laut belum berjalan secara optimal dikarenakan pihak terkait baru menerima kasus atau informasi terkait penambangan pasir ilegal yang terjadi di daerah jembatan kuning . 2) hambatan yang dihadapi dalam pelaksaanaan penegakan hukum terdiri atas 3 (tiga) faktor yaitu pihak kepolisian, masyarakat dan pihak pemerintah. selain itu kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum ini. kata kunci : penambangan pasir ilegal, penegakan hukum, hambatan

Mining activities are very developed, and the result are very profitable. however, this promising activity also harms humans and the surrounding environment when these activities are based on something other than established laws and regulations. sand mining carried out at jembatan kuning, juata kerikil village, tarakan city is illegal or unlicensed sand mining carried out by several actors, and the consequences of illegal sand mining activities have a damaging impact on the environment. this research was conducted to determine the implementation of law enforcement against illegal sand miners and what factors are obstacles to imolementing law enforcement against illegal san mining activities. thus research used a normative, empirical legal approach. the types of data used were primary and secondary data, while the data collection techniques used were interviews and observations. based on the results of the study showed that 1) the implementation of law enforcement against illegal sand mining activities in the yellow bridge area of juata laut village had not run optimally because the relevant parties bad only received cases or information related to illegal sand mining that occurred in the yellow bridge area. 2) the obstacles faced in implementing law enforcement consist of 3 (three) factors: the police, the community, and the government. besides that, the lack of public legal awareness, economic factors, and public knowledge of the impact of illegal sand mining were also obstacles to this law enforcement process. however, in this case, the law enforcement process was not the responsibility of law enforcement alone: law enforcement against illegal sand mining cases was also the responsibility of the community to deal with and overcome the crime of illegal sand mining keywords: illegal sand mining, law enforcement, factors, and obstacles