Penelitian ini membahas tentang proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan agama mojokerto yang diberikan nomor register 0152/pdt.g/2017/pa.mr dalam permasalahan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan tersebut. metode penilitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, karena sasaran dalam penelitian ini diarahkan pada aspek-aspek dan norma hukum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. berdasarkan hasil penelitian ini bahwa terjadinya pemalsuan identitas karena seorang suami yang melangsungkan perkawinan poligami dan mengaku sebagai duda cerai mati padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan isteri pertama. akibat hukum bagi suami istri atas pembatalan perkawinan di pengadilan agama, menjadi putus sehingga hubungan suami istri antar keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. sedangkan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap sah sebagai anak kandung darisuami isteri tersebut. akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan yaitu harta bersama adalah dianggap tidak pernah ada. akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah suami isteri tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pihak ketiga pada saat perkawinan meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.. katakunci : perkawinan, pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas

This study discusses the evidentiary process and legal considerations used by the judge in the mojokerto religious court decision given the register number 0152/pdt.g/2017/pa.mr in the issue of marriage annulment due to identity forgery and the legal consequences resulting from the annulment of the marriage. the research method used was a normative judicial approach, because the targets in this study were directed at the aspects and legal norms in law number 1 of 1974 concerning marriage. based on the results of this study, there was identity forgery because a husband conducted a polygamous marriage and claimed to be a widower even though he was still legally married to the first wife. the legal effect for husband and wife on the annulment of marriage in the religious court was that the relationship of husband and wife became invalid and for the parties whose marriage was annulled returned to its original status since the marriage was considered to have never existed. however, the legal consequences for children born in the marriage were still valid as biological children of the husband and wife. the legal effect on marital property, namely joint property, was considered to have never existed. the legal effect on third parties is that the husband and wife still had an obligation to carry out legal acts committed against third parties at the time of marriage even though the marriage was annulled. keywords: marriage, annulment of marriage, identity forgery