Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan.kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah..penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pada hasil pemungutan suara untuk mengetahui bagaimana upaya kpu dan bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas menyelesaikan persoalan sengketa hasil pemungutan suara. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian empiris. penelitian empiris merupakan (field research) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala – gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dimasyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat di kabupaten nunukan. penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemungutan suara pilkada oleh bawaslu dan kpu studi kasus pilkada kabupaten nunukan tahun 2020. berdasarkan fakta dan realita yang terjadi di lapangan pada tahun 2020 kabupaten nunukan kalimantan utara juga ikut serta dalam melaksanakan pilkada serentak yaitu pemiihan bupati dan wakil bupati sehingga menimbulkan perselisihan hasil pemungutan suara antara calon 1 dan calon nomor urut, yang menjadi indikasi yaitu ada 124 tps di sejumlah dapil kabupaten nunukan dengan adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar sebagai dptb sejumlah 1671 suara. kata kunci: pilkada, penyelesaian sengketa hasil pilkada, tugas kpu dan bawaslu

Regional head elections (pilkada) are a tangible manifestation of democracy and a means for the people to express their sovereignty. the sovereignty of the people can be realized in the pilkada process to determine who should run the government of a region. this research aims to understand the mechanism for resolving disputes over voting results and how the kpu (general elections commission) and bawaslu (election supervisory agency) as organizers and supervisors resolve disputes over voting results. this research was conducted using empirical research, which is field research or research on phenomena, events, and occurrences in the community, institutions, or countries that are non-library in nature, by observing the phenomena present in the nunukan regency community. the research results show that the resolution of disputes over pilkada election voting results by bawaslu and kpu. a case study of the 2020 nunukan district pilkada. based on the facts and realities that occurred in the field, in 2020, nunukan regency, north kalimantan, also participated in the simultaneous pilkada, namely the election of the regent and deputy regent, which resulted in a dispute over the voting results between candidate 1 and candidate number, with an indication of 124 polling stations in several electoral districts of nunukan regency with additional voters who were not registered as dptb (permanent voter list) of 1.671 votes. keywords: pilkada, resolution of disputes over pilkada results, duties of kpu and bawaslu