Pelanggaran pemalsuan dokumen pencalonan anggota dprd provinsi kalimantan utara adalah salah satu jenis-jenis pelanggaran yang diatur dalam undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. meskipun adanya peraturan yang mengatur dan penegakan hukum yang berjalan, fakta yang terjadi di lapangan masih banyak ditemukannya pelanggaran pemalsuan dokumen pada pencalonan dprd terkhususnya pada daerah provinsi kalimantan utara. tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui tinjauan kriminologi dari kasus pemalsuan dokumen pencalonan anggota dprd serta untuk mengetahui akibat hukum dalam penanganan kasus pemalsuan dokumen anggota dprd. pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yaitu melakukan penelusuran terkait bahan-bahan hukum peraturan perundang undangan mauapun melalui penelusuran jurnal dari media internet. berdasarkan penelitian ini diperoleh beberapa point seperti faktor-faktor penyebab diantaranya faktor sosial ekonomi, faktor individu, faktor penegakan hukum dan faktor perkembangan iptek. niat kejahatan dari kasus ini didasari oleh kepentingan politik atau kekuasaan dilihat dari cara terdakwa berambisi ingin meloloskan partai gelora pada peserta pemilu 2024. sedangkan motif kejahatan didasari penipuan dengan cara memalsukan nomor surat palsu yang diambil dari google, adapun upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan cara memfokuskan pencegahan pada dokumen yang berpotensi dipalsukan, setiap instansi terkait memahami perkembangan iptek dan teknik-teknik pemalsuan , serta diperlukan kolaborasi antar lembaga pemerintahan untuk bertukar informasi dan memungkinkan adanya identifikasi dan penanganan dini dari kasus pemalsuan. diharapkan pihak yang berwenang lebih teliti dalam menyelidikiadanya temuan kasus pemalsuan dokumen dari tahun ke tahun dan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam undang-undang agar pesta demokrasi dapat berjalan baik. kata kunci : pemalsuan dokumen, tindak pidana, pemilu

Falsifying nomination documents for north kalimantan provincial dprd members is considered a violation according to law number 7 of 2017, which governs general elections. although regulations are in place and law enforcement efforts are ongoing, there are still many instances of document falsification in dprd nominations, particularly in the north kalimantan province. this study aims to analyze the criminological aspects of the case involving the falsification of nomination documents for dprd members. it also aims to assess the legal ramifications of handling such cases. the data collection process involved extensive literature reviews, specifically searching for relevant legal materials, laws, regulations, and academic journals from online sources. this study identified various points, including the causal factors, which encompass technical factors, individual factors, law enforcement factors, and advancements in science and technology. the criminal motive in this case stemmed from political or power- driven motivations, evident from the defendant's ambitious efforts to establish the gelora party as a contender in the 2024 election. meanwhile, the criminal motive was rooted in fraud, which involved fabricating a counterfeit letter using a fictitious number obtained from google. efforts to deter document falsification involve targeting documents likely to be falsified. each relevant agency acknowledges the advancements in science, technology, and falsification techniques. collaboration between government agencies is necessary to facilitate information exchange and promptly identify and resolve falsification cases. it is expected that the authorities will conduct more comprehensive investigations into cases of document falsification each year and enforce penalties as stipulated by the law to ensure the smooth functioning of the democratic party. keywords: document falsification, criminal acts, elections