Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait adanya kasus pengrusakan hutan lindung yang di lakukan oleh pt prima makmur batam. pertama, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan dalam putusan perkara pidana nomor 51/pid.sus/2022/pt pbr. kedua,ratio decidendi putusan perkara nomor 51/pid.sus/2022/pt pbr tentang pidana korporasi oleh pt prima makmur batam. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. didalam penelitian ini penulis menganalisis adanya unsur yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut yakni unsur subjektif, terkait memberi perintah melakukan perbuatan yang telah melampaui kriteria perusakan lingkungan hutan yang di lindungi yaitu undang- undang nomor 13 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, serta peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. selain itu adanya unsur objektif yang dimana hal tersebut mencerminkan sikap suatu korporasi (perusahaan) yang tidak bertanggungjawab, yang jelas sangat memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertimbangan hakim terhadap pt. prima makmur batam dan menggambarkan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana kehutanan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran hukum dan praktik hukum indonesia. kata kunci: pertanggungjawaban pidana, korporasi, pidana kehutanan

This study two addresses two questions about the intances of deforestation in protected forest conducted by pt prima makmur batam. the first is the criminal case decision number 51/pid.sus/2022/pt pbr addresses the corporate criminal liability for forestry crimes. the second is the ratio legis of case decision number 51/pid.sus/2022/pt pbr pertains to corporate crimes committed by pt prima makmur batam. this normative legal study examines the primary, secondary, and tertiary sources of legal materials and analyzes them using a qualitative descriptive method. this study examines the components necessary for establishing criminal liability for a company. specifically, it focuses on the subjective element. which involves issuing intructions to carry out actions that exceeded the criteria for destroying protected forest environments. these criteria are outlined in law number 13 of 2013 on the prevention and eradication of forest destruction, law number 32 of 2009 on environmental protection and management, law number 41 of 1999 on forestry. and government regulation number 22 of 2021 on implementing evironmental protection and management, furthermore, objective factors indicate a corporation’s irresponsible demeanor, which undeniably adversly influences the environtmental protection and the local community. the study aims to enhance comprehension of the judges’ deliberations regarding pt. prima makmur batam and elucidate the manifestation of corporate criminal liability in forestry offenses. consequently, it is expected that this research will make a valuable contribution to advancing legal theory and practice in indonesia. keywords: criminal liability, corporation, forestry crimes