Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan mengenai penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (studi kasus wilayah perbatasan indonesia-malaysia). pertama upaya gugus tugas dalam penegakan hukum preventif tindak pidana perdagangan orang diperbatasan indonesia-malaysia kedua, upaya gugus tugas dalam penegakan hukum represif tindak pidana perdagangan orang. tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif yakni penelitian pada asasnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoritis. pendekatan perundang-undangan (statue approach) pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terkait dengan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (studi kasus wilayah perbatasan indonesia-malaysia). pendekatan kasus (case approach) adalah pemahaman yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi terkait tindak pidana perdagangan orang diperbatasan indonesia-malaysia. hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa, terdapat strategi yang masih belum sempurna dalam penegakan hukum preventif tppo yang dijalankan gt ptppo seperti antara lain kementerian pendidikan dan juga kementerian komunikasi dan informasi yaitu kurangnya atau tidak ada ketersediaan media komunikasi, informasi dan edukasi (kie) dan dalam penegakan hukum represif terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitas kesehatan dan rehabilitas sosial yang belum memadai serta tidak adanya pemberian reintegrasi sosial atau keterampilan bagi kelompok rentan sehingga membuat para kelompok rentan akan kembali menjadi pmi ilegal. kata kunci : gugus tugas, preventif, represif, tindak pidana perdagangan orang

This study aims to address two questions regarding the efforts to combat human trafficking crimes in the indonesia-malaysia border region. firstly, it examines the preventive law enforcement measures undertaken by the task force. secondly, it investigates the task force's efforts in enforcing repressive law enforcement against human trafficking crimes. the study methodology employed is normative, involving doctrinal or theoretical legal research. the statute approach was undertaken by examining all relevant laws and regulations regarding the legal issues surrounding combating human trafficking crimes in the indonesia-malaysia border region. additionally, the case approach involved analyzing cases related to the problems faced regarding human trafficking crimes in this border area. the findings of this study showed that there are still imperfections in the preventive law enforcement strategies implemented by the human trafficking prevention task force. for instance, there needs to be more communication, information, and education (kie) media provided by the ministry of education and the ministry of communication and information. furthermore, in terms of repressive law enforcement, the study identifies limited and inadequate health rehabilitation and social rehabilitation facilities. additionally, the lack of social reintegration or skills training for vulnerable groups increases their chances of becoming illegal migrant workers again. keywords: task force, preventive, repressive, human trafficking crimes