Jurnalis dalam bekerja seringkali mendapatkan ancaman yang menyebabkan terenggutnya kemerdekaan pers yang berdampak pada terhambatnya proses jurnalistik yaitu mencari, membuat dan menerbitkan berita di media massa. salah satu ancaman tersebut adalah kriminalisasi jurnalis dengan penerapan pasal tindak pidana pencemaran nama baik dan mekanisme penyelesaian yang tidak sesuai sering terjadi di lapangan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada jurnalis terhadap berita yang ditulis dan diterbitkannya dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian hukum terhadap jurnalis yang dipersangkakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. metode penelitian ini berjenis yuridis normatif. adapun pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pedekatan konseptual dan pendekatan konsep. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis terhadap berita yang ditulis terbagi atas 2 (dua) yaitu preventif, bentuk perlindungan yang bersifat mencegah jurnalis melakukan pelanggaran dan represif, bentuk perlindungan hukum yang bersifat memulihkan keadaan seperti semula. bagian dari bentuk perlindungan hukum preventif adalah adanya pedoman pemberitaan melalui media elektronik, terdapat standar perlindungan profesi jurnalis menurut uu pers dan kuhp dan kemerdekaan pers diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. sedangkan bagian dari bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif adalah adanya hak jawab dan hak koreksi, perlindungan hukum pidana bagi pers, dan pertanggungjawaban perusahaan pers terhadap sengketa pers. kedua, mekanisme penyelesaian terhadap jurnalis yang dipersangkakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan uu pers sebagai lex specialis dari uu ite sebagaimana yang tercantum dalam skb pedoman implementasi uu ite. setiap laporan di kepolisian yang berkenaan dengan pers maka wajib dikoordinasikan kepada dewan pers sesuai dengan nota kesepahaman yang dibuat oleh dua instansi ini. kata kunci : jurnalis, perlindungan hukum, pencemaran nama baik

Journalists frequently encounter risks that result in curtailment of press freedom and impede the journalistic endeavour, precisely the pursuit, production, and dissemination of news through mass media. one of the dangers is the act of criminalising journalists through the application of laws on criminal defamation and the use of inadequate settlement procedures, which frequently take place in the field. the objective of this research was to ascertain to specific legal safeguards available to journalists concerning written and published news, as well as the legal procedures in place for handling cases where journalists are accused of committing criminal acts of defamation. this research approach adheres to the normative juridical frameworks. the research employs a statutory regulation approach, a conceptual approach, and a concept approach to address the problem. the study revealed that legal safeguards for journalists concerning written news can be categorised into two distinct forms: preventive protection, which aims to prevent journalists from engaging in infractions, and repressive protection, which seeks to restore the situation on its original state. preventive legal protection refers to guidelines that govern report the reporting process through electronic media. these guidelines establish professional protection requirements for journalists, as outlined in the press law and the criminal code. furthermore, freedom of the press is acknowledged as an integral aspect of human rights. meanwhile, the legal measures that restrict the freedom of the media include the right to reply and correction, criminal law protection for the press, the accountability of the press corporations for resolving press disputes. furthermore, the process for resolving cases involving journalists who are suspected of engaging in criminal defamation is governed by the press law, which serves as the specialised legal framework for the electronic information and transaction (eit) law, as outlined in the joint decree guidelines for implementing the eit law. any police report concerning the press must be synchronised with the press council through the memorandum of understanding established between these two entities keywords : journalist, legal protection, defamation